[VIRAL] Burung unta berkeliaran di permukiman warga Rancabolang Bandung

Repelita [Jakarta] - Pakar forensik digital Rismon Sianipar memaparkan analisis mendalam mengenai polemik berkas elektronik yang menjadi perdebatan hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu milik mantan kepala negara Joko Widodo.

Pakar teknologi tersebut menilai ada kekeliruan pandangan di tengah masyarakat ihwal status penguasaan atas dokumen digital yang dibagikan ke ruang publik.

Ia menegaskan bahwa orang yang menyebarkan berkas ke internet tidak otomatis bertindak sebagai pemilik sah dari informasi tersebut.

Klasifikasi kepemilikan data dalam sistem digital terbagi ke dalam beberapa unsur berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan begitu saja.

"Di dalam teknologi informasi, informasi yang termuat di dalam objek digital itulah si pemilik."

"Uploader lain lagi, bahkan file creator beda lagi, media owner beda lagi."

"Jadi ada beberapa kategori, tidak bisa disamakan itu semua," ucap Rismon dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Eksklusif! Adu Bukti Ijazah Jokowi' yang disiarkan di iNews, Selasa (21/7/2026).

Dirinya menyarankan agar perdebatan mengenai dugaan perubahan terhadap dokumen elektronik yang disebarkan politikus Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, dibuktikan secara terbuka di meja hijau.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dunia teknologi mengenal mekanisme penyalinan data guna menduplikasi representasi dari berkas sumber utama.

Tindakan mengubah hasil unduhan file demi memperkuat argumen tertentu dikategorikan sebagai bentuk rekayasa digital pada salinan data, bukan terhadap berkas yang pertama kali disebarkan.

"Ketika kita mengubah secara digital replikasi dari objek digital yang di-upload untuk mendukung formula kita, secara teknologi informasi kita memanipulasi secara digital karena itu replikasi," ucapnya.

Ia pun menggarisbawahi bahwa modifikasi pada data salinan tidak serta-merta membuktikan adanya perubahan pada berkas induk yang diunggah sejak awal(*)

Editor: 91224 R-ID Elok