[VIRAL] Bentrok Suku Anak Dalam dan TNI Viral, Konflik Hutan Adat yang Digusur Industri Sawit Tuai Kecaman Warga

Repelita Jakarta - Ketegangan antara sekelompok masyarakat adat Orang Rimba dengan aparat keamanan berseragam militer di dalam kawasan perkebunan swasta mendadak menjadi perbincangan panas publik dunia maya.

Rekaman insiden bentrokan fisik tersebut diunggah oleh akun @posko.rakyat62

pada tanggal 1 september 2026 dan langsung memicu gelombang perdebatan luas di platform digital.

"SUKU ANAK DALAM NGAMUK WAJAR, HUTAN RUANG HIDUP LELUHURNYA DIGUSUR INDUSTRI SAWIT: YANG ANEH DAN TAK MASUK AKAL, KENAPA TNI BELA PERUSAHAAN SAWIT? Video sekelompok Suku Anak Dalam atau Orang Rimba, terlibat bentrok dengan sejumlah anggota TNI di area perkebunan kelapa sawit, jadi viral di media sosial. Konflik bukan terjadi pada kali ini saja, tapi sudah sering muncul sejak lama, yakni ketika hutan ruang hidup Suku Anak Dalam, digusur oleh industri sawit pada era Orde Baru lalu."

Penyebab utama dari rangkaian konflik agraria berkepanjangan tersebut berakar dari hilangnya wilayah jelajah serta kawasan hutan adat yang beralih fungsi menjadi korporasi perkebunan besar sejak puluhan tahun silam.

Berbagai tanggapan kritis langsung mengalir deras dari para warganet yang mempertanyakan keterlibatan institusi pertahanan negara di dalam area komersial milik korporasi swasta.

Kritik tajam disampaikan secara terbuka oleh pemilik akun @siregar_sarmadan

yang menilai tindakan kelompok masyarakat adat melakukan perlawanan adalah hal yang sangat wajar.

"Bijak anak dalam, tau mereka TNI hrsnya jaga negara ehhh malah jg kebun. Ya dihantamlah!!!"

Kecaman keras terhadap proses perampasan tanah ulayat leluhur yang diduga menggunakan cara-cara manipulatif turut disuarakan oleh akun @buchroni7

dengan nada penuh amarah.

"Suku Anak Dalam Diambil Tanah Ulayatnya dengan ditipu dengan cara ini... Kalian Biadab!!"

Berbagai sorotan tajam dari masyarakat luas ini mencerminkan desakan agar penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan kelompok rentan dapat ditangani secara adil tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads