Repelita Jakarta - Langkah politik Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Cirebon Kapten Haryanto mendadak memicu gelombang sorotan tajam.
Hal tersebut terjadi usai dirinya mengusulkan Joko Widodo untuk mengambil alih posisi Ketua Umum PSI menggantikan Kaesang Pangarep.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Heru Subagia memberikan analisis kritis mengenai tindakan pengurus daerah tersebut pada Sabtu 16 Oktober 2026.
“Panggung politik praktis kembali mempertontonkan atraksi sirkus yang menggelikan sekaligus mengenaskan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada langkah ugal-ugalan, Kapten Haryanto," ujar Heru.
Heru menilai desakan agar mantan Presiden Joko Widodo memimpin PSI merupakan kekeliruan politis yang berisiko merusak kariernya sendiri.
“Manuvernya yang secara terbuka mendorong Jokowi untuk merebut kursi Ketua Umum PSI bukan sekadar pernyataan politik yang prematur, melainkan sebuah blunder fatal yang brutal dan berpotensi menjadi lonceng kematian bagi kariernya sendiri di Cirebon," tukasnya.
Atas pertimbangan ketiadaan etika organisasi, Heru memprediksi sanksi tegas akan segera dijatuhkan oleh jajaran pengurus pusat partai.
“Dalam waktu dekat, jangan kaget jika Kapten Hariyanto justru akan dilengserkan alias dipecat dari jabatannya secara tidak hormat," sebut dia.
Tidak hanya berdampak internal, manuver tersebut diyakini sanggup memicu gesekan politik tingkat tinggi di lingkaran pimpinan partai nasional.
“Secara potret nasional, usulan memposisikan Jokowi sebagai Ketua Umum PSI adalah tindakan yang sangat tidak matang. Jika Jokowi dipaksa atau didorong masuk menjadi ketua umum partai politik saat mepet, hal itu akan mengubah total lanskap hubungan politik di lingkaran kekuasaan Prabowo-Gibran," jelasnya.
Penataan ulang peta kepemimpinan tersebut berisiko menyetarakan posisi Joko Widodo secara langsung dengan deretan pimpinan koalisi pemerintah.
“Mengapa? Karena status Jokowi akan langsung sejajar sebagai sesama ketua umum partai bersama Prabowo Subianto dan para elite partai koalisi lainnya. Ego sektoral antar-ketua umum akan memicu gesekan baru," imbuhnya.
Eskalasi persaingan antar-kelompok pimpinan dikhawatirkan dapat membakar sumbu ketegangan politik antara kubu Hambalang dengan kubu Solo.
“Lebih mengerikan lagi, manuver ini justru berpotensi memantik sumbu perselisihan dan kecurigaan yang tajam antara kubu Hambalang dan Solo. Kapten Hariyanto tampaknya gagal fokus membaca ketegangan yang ada," timpalnya.
Heru menambahkan bahwa gagasan ceroboh dari pengurus daerah tersebut sejatinya menjadi ancaman serius bagi kelangsungan dinasti politik.
“Niatnya mungkin ingin meluapkan kegembiraan politis atau merasa memiliki ide besar, namun realitasnya, tindakan ini adalah malapetaka bagi Jokowi, PSI, dan dinasti politik Jokowi itu sendiri," ucapnya.
Langkah melangkahi kewenangan pimpinan pusat itu dinilai melukai wibawa kepemimpinan Kaesang Pangarep yang kini memegang kendali resmi organisasi.
“Dorongan untuk mengganti posisi ketua umum secara sepihak dari level daerah sama saja dengan melucuti dan meremehkan kepemimpinan Kaesang," tegasnya.
Mengenai klaim bahwa gagasan tersebut berasal dari saran Gibran Rakabuming Raka, Heru menegaskan hal itu tidak membenarkan pelanggaran hierarki.
“Sangat ironis ketika seorang ketua DPD di daerah bertindak melampaui kewenangan dan kode etik yang dimiliki oleh DPP PSI pusat. Pernyataan sang kapten yang mengklaim bahwa referensi tersebut datang langsung dari Gibran tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengangkangi struktur partai yang sah," bebernya.
Sikap terburu-buru tersebut bahkan digambarkan sebagai tindakan keras yang menghancurkan ketokohan Kaesang sebagai representasi figur pemuda.
“Secara kasar, tindakan ini telah menistakan jabatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Di saat publik melihat Kaesang sebagai representasi atmosfer, spirit, dan ikon politik masa depan bagi kaum muda, Kapten Hariyanto justru bertindak seperti algojo yang memenggal leher politik ketua umumnya sendiri," kata dia.
Keteledoran memahami diplomasi politik nasional membuat posisi politik pengurus daerah Cirebon kini berada di ujung tanduk.
“Kapten Hariyanto telah bermain api di atas jerami yang kering. Alih-alih menaikkan posisi tawar PSI di Cirebon, manuvernya yang sok tahu ini justru memperlihatkan kekosongan pemahaman tentang diplomasi tingkat tinggi dan etika berorganisasi," terangnya.
Heru kembali menekankan bahwa penghitungan hari pencopotan kepemimpinan DPD PSI Kabupaten Cirebon tinggal menunggu waktu.
“Hari-hari Kapten Haryanto di kursi Ketua DPD PSI Kabupaten Cirebon kini tampaknya sudah bisa dihitung dengan jari," imbuhnya.
Palu keputusan pemecatan oleh DPP dianggap sebagai jawaban setimpal atas pelanggaran batas kewenangan organisasi di tingkat daerah.
“Ketika palu pemecatan itu diketuk oleh DPP, itu adalah konsekuensi logis dari sebuah ambisi lokal yang mencoba mengintervensi konstelasi nasional dengan cara yang brutal dan ceroboh," tandasnya.
Sebagai penutup, ia meyakini bahwa jajaran organisasi membutuhkan sosok ketua yang menguasai strategi pemenangan secara matang.
“PSI Cirebon butuh pemimpin yang paham strategi, bukan kapten yang gemar menciptakan badai di dalam kapalnya sendiri," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
