Repelita Jakarta - Pengamat sosial politik Ubedilah Badrun memberikan sorotan tajam terhadap fenomena pembiaran atas berbagai indikasi tindakan penyimpangan norma di tingkat penyelenggaraan negara saat ini.
Tinjauan kritis tersebut diungkapkan oleh dirinya saat hadir menjadi narasumber utama dalam tayangan Program To The Point Aja yang disiarkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Ubedilah Badrun menilai bahwa munculnya kecenderungan untuk memaklumi sebuah pelanggaran mendasar berpotensi merusak sendi-sendi keadilan substantif serta mengancam keberlangsungan tatanan demokrasi bangsa ke depan.
"Ubedilah Badrun menilai sikap yang cenderung menormalisasi pelanggaran etik tingkat tinggi menjadi tanda serius bagi kondisi kehidupan berbangsa," sebut narasi resmi dalam Program To The Point Aja di YouTube Sindonews.
Ia berargumen bahwa sebuah tindakan penyimpangan etika konstitusional tidak boleh dipandang sebagai hal biasa hanya karena perkara tersebut dilakukan oleh elite yang memegang otoritas kekuasaan strategis.
Menurutnya jika atmosfer permisif terhadap dugaan pemalsuan persyaratan administrasi atau dokumen formal ketatanegaraan terus berjalan tanpa sanksi tegas maka struktur hukum negara akan kehilangan legitimasinya.
Dampak jangka panjang dari pembiaran polemik kepemimpinan tersebut dirawat dapat mengikis kepekaan moral publik sekaligus mengaburkan batas antara tindakan benar dan salah di mata masyarakat luas.
Ubedilah Badrun kembali menekankan bahwa penegakan hukum dan respons konstitusional dari parlemen sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik serta mencegah krisis etika bernegara yang lebih dalam via YouTube Sindonews. Ulang pernyataannya mengenai risiko hilangnya kepekaan moral masyarakat dapat disimak secara lengkap dalam dokumentasi kanal tersebut.(*) [1]
Editor: 91224 R-ID Elok
