Repelita Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar-benar berada di ujung tanduk setelah babak belur dalam konflik melawan Iran kini dibarengi dengan desakan pemakzulan yang kian menguat.
Legitimasi Trump sebagai panglima tertinggi mulai runtuh menyusul pernyataan kontroversialnya yang menyebut seluruh peradaban Iran akan mati malam ini.
ADVERTISEMENT
Sejumlah senator dan anggota DPR dari Partai Demokrat secara terbuka menyerukan Kongres untuk segera kembali bersidang guna memulai proses pemakzulan.
Senator Ed Markey menjadi salah satu yang paling vokal dengan menilai rencana kebijakan Trump sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
"Kongres harus kembali bersidang dan memakzulkan Donald Trump, apa yang direncanakan Trump dan Pete Hegseth adalah kejahatan perang, selesai," tegasnya seperti dilansir Newsweek.
Senator Kim juga menilai Trump telah kehilangan legitimasi sebagai panglima tertinggi, di mana kepercayaan publik terhadap presiden telah runtuh di tengah eskalasi konflik dengan Iran.
Lebih dari 60 legislator Demokrat dilaporkan telah menyuarakan dukungan terhadap pemakzulan, termasuk tokoh progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, hingga mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.
Anggota DPR Sara Jacobs bahkan mendesak pimpinan militer untuk menolak perintah yang dinilai ilegal serta menuding pernyataan Trump sebagai ancaman serius termasuk potensi genosida.
Julie Johnson menggambarkan kebijakan Trump sebagai tindakan sembrono yang telah menelan korban jiwa warga Amerika seraya mendorong penggunaan Amandemen ke-25 untuk mencopot presiden.
Kritik serupa datang dari Senator Chris Murphy yang menilai Trump telah kehilangan kendali atas realitas dan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik yang tidak dapat dimenangkan.
Anggota DPR Joaquin Castro turut mendesak kabinet untuk segera bertindak melalui mekanisme konstitusional dengan menyebut kondisi presiden semakin memburuk.
Survei terbaru menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 39 persen pada awal April dari sebelumnya 42 persen pada akhir Februari sebelum konflik pecah.
Mayoritas responden juga dilaporkan mendukung pemakzulan, meskipun peluang tersebut masih menghadapi hambatan besar di Kongres.
Partai Demokrat saat ini tidak menguasai mayoritas di DPR, sementara di Senat vonis pemecatan membutuhkan dukungan dua pertiga anggota yang sulit dicapai.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
