Repelita [Jakarta] - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait rencana aksi unjuk rasa besar yang dikabarkan bakal meletus pada Agustus 2026 mendatang.
Politisi senior tersebut mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang secara sah.
ADVERTISEMENT
Pemerintah dipandang perlu membuka telinga lebar-lebar terhadap setiap aspirasi kritis serta menunjukkan kebijakan yang adaptif terhadap berbagai masukan publik.
“Secara konstitusional demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Bagaimana suara-suara yang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh kelompok-kelompok kritis itu harus didengarkan dan ada adaptif policy terhadap kritik-kritik yang disampaikan,” kata Hasto saat berada di Surabaya pada Senin, 20 Juli 2026.
Pihaknya memperingatkan penguasa agar tidak menutup rapat ruang koreksi publik guna menghindari potensi letupan sosial yang tidak diinginkan di kemudian hari.
“Ketika kritik ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan, maka yang terjadi seperti kasus Nepal,” ujarnya.
Partai politik berlambang banteng moncong putih itu menegaskan penolakan keras apabila tanah air mengalami gejolak serupa akibat pembungkaman suara.
Tradisi musyawarah mufakat semestinya dikedepankan sebagai instrumen utama dalam meredam dinamika serta menyelesaikan pelbagai persoalan kenegaraan.
“Sebagai bangsa yang menjunjung tradisi musyawarah dan penyelesaian konflik yang baik maka seharusnya berbagai aspirasi kritis itu seharusnya didengarkan,” katanya.
Isu dugaan penyelewengan anggaran pada program makan bergizi turut disoroti sebagai bentuk koreksi warga yang wajib dijadikan bahan evaluasi mendalam oleh kabinet.
“Tinggal mendengarkan kritik dan melakukan evaluasi. Pada dasarnya negara ini dipimpin oleh rakyat yang berdaulat,” ujarnya.
Dirinya mengaku risau melihat indikasi praktik rasuah yang dinilai telah menjangkiti sistem secara luas di berbagai lini birokrasi.
Fenomena tersebut memicu kekecewaan akar rumput hingga muncul keengganan sebagian warga untuk menunaikan kewajiban menyetor pajak kepada negara.
“Suara-suara masyarakat itu harus direspons dengan cepat. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.
Menanggapi rumor miring yang menyebut partainya berada di balik pengorganisasian aksi turun ke jalan, ia dengan tegas menepis tudingan tersebut.
Fokus utama pemerintah semestinya diarahkan pada substansi koreksi yang disuarakan masyarakat alih-alih melempar lemparan isu tanpa dasar yang jelas.
“Yang penting bukan politik kambing hitam. Yang penting bagaimana kritik-kritik itu direspons karena kita negara demokrasi, bukan negara otoriter,” tegasnya.
Tragedi kelam masa lalu pada peristiwa akhir Juli 1996 turut diingatkan kembali sebagai cermin berharga bagi perjalanan demokrasi bangsa agar tidak mengulang kesalahan serupa.
“Kita harus belajar dari sejarah agar berbagai peristiwa kelam di masa lalu tidak terjadi lagi,” pungkas Hasto(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
