Repelita Jakarta - Pegiat hukum tata negara sekaligus akademisi Syukur Mandar memperingatkan Presiden Prabowo Subianto serta masyarakat luas agar tidak terjebak euforia atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis mengenai strategi politik di balik mundurnya Gibran, tuntutan penegakan hukum tanpa pandang bulu, hingga desakan evaluasi kebijakan pemerintah disampaikan Syukur Mandar dalam forum terbuka di kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026.
Syukur Mandar menilai bahwa pilihan Gibran untuk mengundurkan diri sebelum dijatuhi putusan pemakzulan merupakan langkah taktis yang justru memberikan keuntungan besar bagi kelompoknya.
"Kalau Gibran berhenti di ujung pedang pemakzulan maka itu selesai, tetapi kalau dia memilih opsi mundur itu artinya dia mempersiapkan pertarungan," tegas Syukur Mandar di hadapan moderator Faizal Assegaf dan para peserta diskusi.
Ia memandang seluruh rangkaian peristiwa mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode, penyisipan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19, hingga kemunculan surat keterangan pendidikan merupakan satu kesatuan rencana yang terstruktur untuk melanggengkan kekuasaan klan dinasti Solo.
Oleh karena itu, Syukur Mandar mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menaruh belas kasihan maupun melakukan kompromi politik dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam jaringan kekuasaan tersebut.
"Presiden tidak boleh tebang pilih, kalau Presiden tebang pilih maka fix kita katakan ini hanya menggeser geng, hanya menggeser geng Solo dan mengganti geng Hambalang, kan itu yang kita enggak mau," ujar Syukur Mandar.
Ia menuntut agar langkah bersih-bersih tidak berhenti pada sosok Gibran maupun mantan pejabat kepolisian semata, melainkan menyasar seluruh ketua umum partai politik, menteri kabinet, hingga pihak yang diduga merampok sumber daya alam serta menyalahgunakan wewenang negara.
Syukur Mandar juga mewaspadai tren strategi playing victim atau memosisikan diri sebagai korban yang mulai dimainkan di media sosial setelah momen penyerahan map surat pengunduran diri didramatisir di hadapan publik.
Menurutnya, narasi korban tersebut terbukti mampu memengaruhi sekitar 30 hingga 40 persen opini publik, terutama generasi muda yang mulai melontarkan sentimen negatif terhadap presiden di ruang digital.
"Jokowi menganggap aktingnya Gibran tidak cukup sehingga dia keluar lagi dengan mencoba untuk membuat sebuah dramatikal yang sederhana mengambil map di lantai lalu kemudian itu didramatisir seolah-olah kesedihan itu menggunung di seluruh hati rakyat Indonesia," kata Syukur Mandar.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa bagi rakyat di arus bawah, pergantian kursi wakil presiden maupun bagi-bagi jabatan di tingkat elite bukanlah persoalan utama yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.
Syukur Mandar mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai bermasalah dan membebani negara seperti program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih agar tingkat kepercayaan publik tidak terus merosot.
"Bagi rakyat hari ini yang paling penting koreksi MBG, koreksi KDMP, penting karena itu sumbangsihnya terhadap tingkat kerusakan di republik ini jauh lebih besar," tutur Syukur Mandar menyoroti hasil survei yang menyebut hanya lima persen masyarakat menganggap program tersebut mendesak.
Di akhir paparannya, ia menegaskan bahwa apabila pemerintahan saat ini gagal membenahi kebijakan yang timpang, maka Presiden Prabowo Subianto berisiko menghadapi badai kritik rakyat yang berpotensi ditunggangi oleh kelompok lama menjelang Pemilu 2029.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
