Repelita [Jakarta] - Alasan di balik langkah taktis budayawan senior dalam mengirimkan nota tertulis kepada jajaran pimpinan tertinggi partai berlambang banteng akhirnya terungkap secara gamblang ke hadapan publik.
Dokumen yang disusun secara tertutup tersebut memuat analisis sosiologi politik yang mendalam mengenai berbagai potensi kerentanan kepemimpinan nasional pada masa transisi ketatanegaraan yang lalu.
ADVERTISEMENT
Kesaksian sejarah mengenai pertimbangan substantif pembatalan mandat pencalonan eksekutif itu dibedah secara rileks melalui program gelar wicara digital yang disiarkan oleh saluran YouTube resmi @retorikashow.
Eros Djarot mengonfirmasi dokumen tersebut sengaja dibuat untuk memberikan peringatan dini kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai kalkulasi kapasitas personal sang figur.
Ia menilai performa manajemen pemerintahan dari tokoh asal Solo itu sudah memperlihatkan indikasi kegamangan sistemik sejak menduduki jabatan struktural di wilayah provinsi.
Dalam pemaparannya, ia mengulang kembali isi tuntutan tertulis yang berbunyi "Saya nulis surat ke Mbak Mega Iya Ya Saya waktu itu bilang "Udahlah biar kalah kamu aja." Oh maju Karena saya lihat Heeh gejalanya mulai dari jadi gubernur bukan jadi bupati walikota Walikota".
Salah satu faktor keberatan utama yang dijabarkannya merujuk pada ketidakseimbangan antara tingginya popularitas visual luar dan realitas pemahaman regulasi makroekonomi kenegaraan.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan adopsi gaya kepemimpinan elitis tersebut secara jangka panjang justru akan menjebak institusi kepresidenan ke dalam jurang kehancuran legitimasi mandiri.
Ia menggambarkan potensi kegagalan tata kelola akibat pengabaian rambu-rambu konstitusi tersebut dengan melayangkan argumen "Orang kayak dia ini bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang saya baca sebagai slow motion suicide Eh bunuh diri secara perlahan slow motion ya kan Iya Tanpa dia sadarin loh itu ya".
Catatan evaluasi kritis ini diharapkan dapat menjadi cermin refleksi bagi jajaran kabinet baru saat ini dalam menyusun rancangan kebijakan publik yang murni bersandar pada kedaulatan hak-hak rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
