Repelita [Jakarta] - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pusaran kontestasi politik dinilai telah mengalami pergeseran fungsi dari instrumen kesejahteraan menjadi sekadar pemenuhan ambisi elektoral elite penguasa.
Kritik tajam mengenai penyimpangan orientasi pembangunan nasional tersebut disuarakan secara lugas oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis tersebut dipaparkan dalam sebuah wawancara mendalam yang disiarkan secara digital melalui saluran YouTube resmi milik @forumkeadilanTV.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Said menyoroti penurunan esensi fungsi anggaran negara yang kini lebih condong dimanfaatkan sebagai alat pertahanan kekuasaan politik.
Ia membeberkan keprihatinannya mengenai tata kelola keuangan negara saat ini dengan menegaskan bahwa "APBN itu berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan adegan yang sangat menyedihkan di Komisi 3 Kapli dengan lantang mengatakan "Kami tidak mau terima ini kami tidak mau kami akan lawan habis-habisan." Ang DPR gini ya anggota DPR tepuk tangan What is this Gitu What is this".
Kondisi penegakan hukum serta performa lembaga penegak hukum di tanah air juga dinilai telah keluar dari koridor tugas pokok dan fungsi yang semestinya.
Penilaian tersebut didasarkan pada pergeseran indikator keberhasilan institusi kepolisian yang dinilai lebih sibuk mengurusi sektor operasional di luar ranah pidana.
Ia mengkritik keras model pencitraan instansi penegak hukum tersebut melalui pernyataan "Institusi kepolisian yang dipuji-buji bukan berapa narkoba ketangkap berapa korupsi ditangkap berapa kejahatan ditangkap tapi berapa jagung dipanen Jag iya iya Berapa MBG dapur dibuat itu menurut saya ini satu pembodohan kepada rakyat".
Dinamika ini memicu kekecewaan kolektif mengingat seluruh fasilitas operasional para pejabat tinggi pemerintahan bersumber langsung dari hasil pungutan pajak masyarakat luas.
As bagian dari pemilik kedaulatan tertinggi, masyarakat disebut memiliki hak moral penuh untuk melayangkan koreksi serta protes atas ketidakberesan manajemen birokrasi.
Ia meluapkan kegusarannya selaku representasi suara publik dengan menggarisbawahi kalimat "Kita boleh marah karena apa Seluruh hidupnya presiden menteri di Rut BUMN ditanggung kita-kita gitu Kita adalah pemilik dari kedaulatan ini".
Lebih jauh, ia menganalisis posisi kepemimpinan nasional saat ini yang dinilai terbebani oleh rentetan warisan persoalan sistemik dari era pemerintahan terdahulu.
Keterikatan emosional dan politik pada pola kekuasaan lama mempersulit jalannya upaya pembersihan dan perombakan struktur kabinet yang bersih.
Ia mengibaratkan awal mula jalannya pemerintahan baru tersebut dengan menggunakan analogi spiritual santri bernada satire "Begitu mau salat imamnya kentut He Apa yang bisa dilakukan Kan minimal berhenti wudu lagi kan bersuci lagi gitu purifikasi Bagi saya pintu masuknya presiden yang sekarang adalah pintu masuk yang rusak yang busuk Dan ketika kebusukan yang digendong memasuki satu tugas memang sulit untuk keluar dari kebusukan itu".
Langkah pemulihan marwah ketatanegaraan mendesak untuk segera dilakukan melalui gerakan konsolidasi gerakan moral guna melahirkan barisan pemimpin masa depan yang berintegritas.
Masyarakat terdidik serta generasi muda dituntut untuk kembali merapatkan barisan demi mengembalikan arah kompas moral bangsa menuju cita-cita luhur konstitusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
