Repelita [Jakarta] - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyoroti rekam jejak kebijakan penegakan hukum di Filipina sebagai cerminan penting bagi negara lain. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap HAM agar instrumen negara tidak disalahgunakan.
Pigai secara terbuka menyebut bahwa absennya perlindungan HAM yang kuat berisiko membuat aparat bertindak melampaui batas kewenangannya. Ia mengambil contoh periode perang melawan narkoba di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte.
ADVERTISEMENT
“Pelajaran dari Filipina, negara jadi algojo!” tegas Pigai pada Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut dia, fenomena tersebut terjadi lantaran tidak adanya figur atau institusi HAM yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk melakukan kontrol. “Akibat di Filipina tidak ada menteri di bidang HAM yang berkualitas dan berintegritas untuk mencegah negara jadi algojo,” ungkapnya.
Lebih jauh, Pigai turut mengungkit penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang menjadi sorotan dunia internasional. Duterte dilaporkan ditangkap oleh otoritas kepolisian dan Interpol di Manila pada 11 Maret 2025 lalu.
Eksekusi penangkapan itu merujuk pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan selama era perang narkoba berlangsung.
“Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap oleh pihak kepolisian dan Interpol di Manila pada Selasa, 11 Maret 2025,” jelas Pigai.
“Berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dengan alasan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang mematikan,” tambahnya.
Pigai menggambarkan bagaimana brutalnya kebijakan pemberantasan narkoba saat itu, di mana banyak pelaku maupun pengguna obat terlarang tewas di tempat. “Waktu Duterte, negara menembak mati banyak pengedar dan pengguna narkotika di jalanan,” tandasnya.
Pernyataan ini mengemuka di tengah kritik tajam yang dilayangkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terhadap kinerja Natalius Pigai. Hotman sebelumnya mempertanyakan kompetensi Pigai dalam mengemban jabatan Menteri HAM terkait maraknya isu pelanggaran hak sipil di dalam negeri (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
