Repelita Jakarta - Eskalasi gesekan politik di panggung nasional kini kian meruncing menyusul aksi saling lempar argumen tajam yang terjadi antar-tokoh dari kubu partai yang berbeda.
Ketegangan terbuka ini dipicu secara langsung oleh manuver politik dari mantan kepala negara yang memamerkan Kartu Tanda Anggota atau KTA milik organisasi barunya.
ADVERTISEMENT
Sikap pamer tersebut kemudian memancing reaksi balasan yang sangat sengit dan penuh sindiran sarkastis dari pihak internal faksi moncong putih.
Respons keras yang diarahkan untuk menyentil riwayat keabsahan syarat administrasi mantan presiden itu dilayangkan oleh juru bicara sekaligus politisi utama, Mohamad Guntur Romli.
Melalui sebuah pernyataan resmi kepada awak media massa nasional, Guntur Romli secara lantang mempertanyakan esensi dari akronim nama wadah politik baru bentukan Kaesang Pangarep tersebut.
Dirinya melemparkan seloroh pedas dengan melontarkan kalimat KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?.
Tokoh perwakilan dari kubu oposisi internal ini menilai langkah sang mantan pemimpin menunjukkan bukti fisik kartu keanggotaan adalah sebuah ironi besar.
Ia memandang aksi tersebut sangat berbanding terbalik dengan tuntutan transparansi yang selama ini digaungkan oleh gerakan masyarakat sipil.
Fokus utama kegaduhan publik saat ini dinilai semestinya diselesaikan secara konkret dengan membuka dokumen kelulusan resmi ke hadapan khalayak umum.
Guntur Romli menegaskan keheranannya dengan berujar diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe.
Langkah politik mantan gubernur itu dicurigai kuat oleh sejumlah analis hanya berfungsi sebagai taktik kamuflase untuk mengalihkan substansi polemik riwayat pendidikan.
Guntur Romli lantas mendesak agar figur bersangkutan beserta anak kandungnya yang kini menduduki kursi wakil presiden segera membuktikan keaslian berkas sekolah mereka.
Pihak penentang meminta pembuktian yang adil berupa penunjukan lembar kelulusan kesarjanaan strata satu dari Universitas Gadjah Mada serta dokumen kelulusan tingkat menengah atas.
Ia menyatakan bahwa sebaiknya Jokowi diminta menunjukkan ijazah S1 UGM-nya, dan Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya.
Sebelumnya, polemik panas ini bermula sewaktu mantan Presiden Joko Widodo menghadiri agenda konsolidasi Rapat Koordinasi Daerah di wilayah Jawa Barat.
Di hadapan ratusan simpatisan yang memadati lokasi, ia secara demonstratif mengeluarkan kartu identitas dari saku kemejanya demi menepis segala keraguan publik.
Ia mengumumkan secara lantang bahwa dirinya telah tercatat secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar partai tersebut sejak tanggal 14 Oktober 2025.
Mantan orang nomor satu itu menyatakan bahwa banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini.
Meskipun pembelaan dari tim hukum internal menyatakan sang tokoh tetap bersikap rileks dalam menghadapi perkara di meja hijau, publik tetap menuntut transparansi hukum yang nyata.
Rentetan saling balas argumen politik ini diprediksi bakal terus menggelinding liar serta mewarnai ketatnya kompetisi perebutan pengaruh menjelang pemilihan umum mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
