Repelita [Jakarta] - Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP Tbk (PTPP) menuai sorotan tajam dari kalangan investor dan publik.
Langkah korporasi yang disahkan melalui RUPST pada 19 Mei 2026 ini dianggap memicu polemik terkait standar pemilihan pejabat pengawas di perusahaan BUMN.
ADVERTISEMENT
Publik menaruh perhatian pada rekam jejak Aisyah yang dinilai kurang memiliki korelasi langsung dengan sektor industri konstruksi berskala besar.
Berdasarkan profil resminya, Aisyah memiliki latar belakang pendidikan Kimia Terapan dari Jepang serta Magister Komunikasi dari Australia.
Pengalaman profesionalnya mencakup sektor pemasaran digital di Singapura serta manajemen penjualan di industri otomotif.
Sejak tahun 2025, ia tercatat memegang posisi sebagai Juru Bicara sekaligus Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum.
Masyarakat kini mempertanyakan apakah kompetensi tersebut mencukupi untuk mengawasi operasional perusahaan dengan nilai aset triliunan rupiah.
Spekulasi mengenai kedekatan personal dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, turut mewarnai perbincangan di berbagai platform media sosial.
Polemik ini memicu perbandingan dengan kasus serupa, yakni penunjukan komisaris di PT Krakatau Posco yang sebelumnya juga sempat dipertanyakan integritasnya.
Pihak kritikus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 dalam setiap proses seleksi pejabat perusahaan pelat merah.
Regulasi tersebut mewajibkan pemenuhan syarat formal dan materiil yang ketat demi menjaga profesionalisme serta tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.
Kejelasan mengenai transparansi penunjukan ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan pemegang saham di pasar modal Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
