Repelita Jakarta - Di tengah dinamika politik nasional pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, perhatian kini bergeser pada lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto, khususnya Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
ADVERTISEMENT
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Dr. Selamat Ginting membongkar sejumlah kejanggalan di balik penganugerahan tanda kehormatan negara Bintang Mahaputra Utama kepada Letkol Teddy Indra Wijaya yang dinilai menabrak tradisi ketatanegaraan serta rasa keadilan di tubuh TNI dan Polri.
Pemaparan kritis mengenai rekam jejak penghargaan di era pemerintahan Presiden Prabowo tersebut disampaikan Selamat Ginting saat berbincang bersama Indra J. Piliang melalui kanal YouTube Forum Aktual dalam program siniar Madilog Forum Keadilan.
Melompati 15 Tingkatan dan Para Jenderal Bintang Empat
Selamat Ginting menyoroti masa dinas kemiliteran Teddy Indra Wijaya yang baru menginjak 14 tahun dan bahkan belum menerima Satyalancana Kesetiaan 16 tahun maupun 24 tahun.
Menurut perhitungannya, pemberian Bintang Mahaputra Utama secara langsung kepada seorang perwira menengah aktif telah melompati sekitar 15 jenjang tanda jasa yang lazim ditempuh prajurit maupun pejabat negara.
"tedy ini dia menerima bintang mahaputra utama ya utama lagi ya lompatannya sampai dengan 15 tingkat dilampaui seorang Teddy itu," ujar Selamat Ginting.
Ia membandingkan keistimewaan tersebut dengan para pimpinan tertinggi TNI dan Polri berpangkat jenderal bintang empat yang sudah berdinas lebih dari tiga dekade namun justru belum memperoleh tanda kehormatan serupa.
"enggak layak seniornya Teddy baik itu Panglima TNI lalu wakil panglima TNI tiga kepala staf angkatan itu bintang empat semua belum nerima," tegasnya.
Disandingkan dengan Tokoh Legendaris Operasi Sandera
Selain melampaui para petinggi militer aktif, Selamat Ginting juga mengkritisi waktu pemberian penghargaan yang disandingkan bersamaan dengan purnawirawan jenderal Kopassus legendaris Mayor Jenderal TNI (Purn) Samsudin.
Ia mengingatkan bahwa Samsudin merupakan perwira tempur yang mempertaruhkan nyawa membebaskan sandera Organisasi Papua Merdeka tanpa melepaskan satu pun tembakan dan baru menerima Bintang Mahaputra setelah puluhan tahun pensiun.
"disamakan dengan Mayor Jenderal Shamsudin yang bisa membebaskan Sandra tanpa mengeluarkan satu peluru pun dia cuma bersama ajudannya ke lokasi OPM begitu penyanderaan yang dia serahkan itu pistol tembak aja," kata Ginting.
Menurutnya, tradisi militer sejati senantiasa mengedepankan tempaan lapangan dan rekam jejak pengabdian panjang sebelum seorang prajurit memperoleh kehormatan tinggi dari negara.
"eranya Wismoyo Aris Munardar menjadi Kasdam Udayana dia itu menolak SBY untuk ditugaskan ke Timur karena dia lihat loh ini kok komandan batalion kulitnya bersih banget tunggu kulitmu gosong dulu baru saya berikan," jelasnya mengisahkan keteladanan masa lalu.
Kejanggalan Mekanisme Seskab dan Peringatan Budaya ABS
Lebih jauh, Selamat Ginting mempertanyakan mekanisme seleksi di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta peran Sekretariat Negara mengingat posisi Teddy sebagai Sekretaris Kabinet berstatus pejabat eselon dua.
"sebagai sekretaris KB dia juga yang meloloskan nama dia sebelum ke presiden itu adanya di sekretaris negara kita tidak pernah melihat bagaimana Tedy melaporkan pekerjaannya kepada sekretaris militer harusnya sekretaris militer yang muncul bukan seskap yang esolon 2," ungkapnya.
Ia juga menyayangkan ketiadaan lingkaran dalam istana yang berani memberikan masukan objektif kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam budaya asal bapak senang atau ABS.
"siapa yang bisa mengingatkan presiden ini bukan soal berani tidak berani tapi kalau kita biarkan itu sama juga menjebloskan presiden untuk masuk ke dalam jur sat," tegas Ginting.
Menutup perbincangan pada kanal YouTube Forum Aktual tersebut, Ginting mendesak pemerintah meninjau ulang pemberian tanda jasa yang dinilai keluar dari asas kepatutan demi menjaga marwah institusi kepresidenan.
"rasa keadilan institusi TNI dan Polri gimana ngelihat loh kok seorang Tedy nerima seperti itu kan enggak layak," pungkasnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok