Repelita Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merasa takut untuk berbicara tentang politik.
Temuan ini berdasarkan data survei yang dilakukan oleh SMRC dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode tertentu di tahun 2026.
ADVERTISEMENT
Saiful Mujani menjelaskan bahwa pada awal masa pemerintahan Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024, terdapat 51 persen warga yang menyatakan ketakutannya dalam urusan politik.
Kemudian pada saat survei terbaru yang dilakukan pada Maret 2026, jumlah masyarakat yang mengaku takut bicara politik mengalami kenaikan menjadi 53 persen.
"Sekarang lebih banyak orang yang menyatakan umumnya masyarakat takut bicara politik," ujar Saiful Mujani dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (3/5/2026).
Saiful menerangkan bahwa survei dengan pertanyaan yang sama sebenarnya sudah dilakukan SMRC sejak tahun 2004 silam.
Pada bulan April tahun 2004, masyarakat yang mengaku takut bicara politik hanya tercatat sebanyak 24 persen dari total responden.
Angka ketakutan tersebut sempat turun drastis menjadi 14 persen pada bulan Juli tahun 2004 setelah pergantian kepemimpinan nasional.
Namun angka masyarakat yang takut berbicara politik kemudian naik tinggi menjadi 43 persen pada bulan Mei tahun 2019 menjelang pemilihan umum.
"Ketika Prabowo dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas masyarakat warga menilai umumnya masyarakat takut bicara politik," kata Saiful Mujani memaparkan data.
Lebih lanjut Saiful Mujani mengungkapkan bahwa dalam survei SMRC dan LSI, masyarakat menilai pemerintahan era Prabowo sering mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pada survei bulan Maret 2026, tercatat sebanyak 51 persen warga menilai bahwa pemerintahan sekarang selalu atau sering mengabaikan konstitusi.
Sementara itu hanya 38 persen responden yang menyatakan bahwa pemerintah jarang atau tidak pernah mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
Selain masalah kebebasan berpendapat, Saiful Mujani juga mengungkapkan temuan lain mengenai ketakutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Pada survei bulan Maret 2026, tercatat 58 persen warga merasa selalu atau sering takut terhadap tindakan penangkapan semena-mena oleh aparat keamanan.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Pada bulan Februari 2024 sebelum pergantian presiden, warga yang merasa takut penangkapan semena-mena masih hanya 36 persen.
"Pada Oktober 2024, ketika Prabowo mulai menjadi Presiden, angkanya melonjak menjadi 51 persen dan 58 persen pada Maret 2026," imbuh Saiful Mujani mengakhiri paparannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
