Repelita Jakarta - Pengadaan motor listrik seharga Rp42 juta yang diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa waktu terakhir.
Aktivis sosial Muhammad Said Didu merasa bahwa Presiden Prabowo Subianto harus melakukan penyelidikan terhadap anak buahnya yang dimaksud, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana beserta para wakilnya.
ADVERTISEMENT
"Saran ke Presiden Prabowo agar meneliti rekam jejak orang ini dan wakilnya," ucap Said Didu dikutip pada Kamis (9/4/2026).
Pegiat media sosial Ferry Koto menyebut kebijakan tersebut sebenarnya bisa saja memiliki tujuan baik, namun pelaksanaan dan tata kelola yang tidak tepat justru membuat program terlihat bermasalah.
"Ndak peka. Program baik, jadi terlihat buruk bukan hanya design kebijakan dan tata kelola buruk," ujar Ferry.
Ferry berujar bahwa keputusan yang diambil menunjukkan kurangnya kepekaan dan kompetensi pimpinan dalam membaca situasi di tengah masyarakat.
"Tapi karena dipimpin orang yg tidak kompeten, ndak peka," tukasnya mengkritisi kebijakan BGN.
Ferry bahkan mengaku khawatir kebijakan pengadaan motor listrik itu berpotensi membuka ruang bagi kepentingan tertentu dan motif komisi.
Ia menyinggung kemungkinan adanya motif mencari keuntungan pribadi dalam proses belanja barang.
"Tahu-nya hanya belanja. Saya khawatir ini orang lama2 cari komisi," imbuhnya.
Tidak berhenti di situ, Ferry mendorong lembaga penegak hukum untuk menelusuri kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik lebih luas di kemudian hari.
"Coba cek KPK dan Kejaksaan," kuncinya mengakhiri pernyataan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka rincian harga motor listrik yang disiapkan untuk Kepala SPPG.
Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah dengan akses yang terbatas.
Dadan menyebut harga pembelian motor listrik berada di bawah harga pasar, yakni sekitar Rp42 juta sementara harga pasaran Rp52 juta.
"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau nggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dadan menjelaskan pembelian motor listrik itu telah dianggarkan pada tahun 2025 dengan rencana awal mencapai 24.400 unit.
Ia menyebut realisasi pengadaan tidak seluruhnya terpenuhi, yakni sebanyak 21.800 unit dari target awal.
"Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ucapnya menegaskan.
BGN juga memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran pengadaan motor listrik pada tahun 2026 mendatang.
Kendaraan yang sudah dibeli akan difokuskan untuk mendukung operasional dapur MBG terutama di wilayah dengan kondisi geografis menantang.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," Dadan menegaskan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
