Repelita Jakarta - Klarifikasi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan terkait pengangkatan dua anaknya sebagai tenaga ahli mendapat sorotan serta kritik tajam dari mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu. Sorotan tersebut mencuat usai clarification menteri dinilai sekadar alasan belaka dalam menghadapi tuduhan benturan kepentingan di lingkungan kementerian.
"Ini namanya penjelasan ngeles," kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di akun X pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Menurut penilaian Said Didu, seorang pejabat yang memegang teguh tata kelola pemerintahan sepatutnya menghindari keputusan yang memicu benturan kepentingan.
ADVERTISEMENT
"Bagi yang punya prinsip etika, moral, dan paham Good Governance maka pasti tidak ambil keputusan yang konflik kepentingan," ucapnya. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar nilai-nilai keagamaan maupun identitas santri tidak dijadikan alat pembenar atas tindakan penunjukan keluarga dalam jabatan kementerian tersebut.
"Ini jelas ada konflik kepentingan. Janganlah atas nama santri untuk halalkan segala cara," pungkasnya. Pernyataan kritis tersebut merespons penjelasan terbuka dari pihak kementerian yang mengklarifikasi polemik penunjukan staf di lembaga yang dipimpinnya.
Sebelumnya, Mochamad Irfan Yusuf tidak menampik telah menunjuk dua anaknya untuk mengisi posisi tenaga ahli di kementerian. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil karena pertimbangan kondisi darurat pada masa awal pembentukan instansi yang awalnya bernama Badan Penyelenggara Haji.
Ia menceritakan bahwa situasi berdirinya lembaga pascapelantikan sangat serba terbatas tanpa kelengkapan kantor maupun staf pendukung. "Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Irfan melalui keterangan resmi pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Melihat kondisi yang terbatas, Irfan berinisiatif merangkul pihak terdekat termasuk para santri serta anggota keluarganya sendiri. Langkah serupa juga dilakukan oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang membawa tim dari instansi lamanya untuk menyokong operasional lembaga baru tersebut.
"Akhirnya Bang Dahnil disambut timnya, kebetulan beliau dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya,” ungkap Irfan. Bantuan awal dari keluarga serta santri tersebut diklaim berjalan murni secara sukarela tanpa adanya penerimaan hak gaji.
“Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," terangnya. Seiring berjalannya waktu saat struktur resmi terbentuk, sebagian pihak yang sebelumnya membantu lantas dialihkan menjadi tenaga ahli kementerian.
“Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu," imbuhnya. Ia mengklaim pengangkatan tersebut berada dalam koridor kewenangannya sebagai pejabat menteri.
"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
