Repelita [Jakarta] - Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan politik bersama Partai Solidaritas Indonesia memicu respons yang terbelah di masyarakat.
Aktivitas ini memantik diskusi hangat mengenai batasan hak demokrasi seorang mantan kepala negara dengan etika serta urgensi kepentingan publik saat ini.
ADVERTISEMENT
Analis politik Adi Prayitno menyatakan bahwa setiap individu berhak melakukan aktivitas elektoral, namun tetap harus mengedepankan tanggung jawab sebagai tokoh bangsa.
"Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Orang yang saat ini miskin tidak lagi miskin, orang yang selama ini susah tidak lagi susah. Itu harus sama-sama dilakukan," kata Adi melalui kanal https://youtube.com/@AdiPrayitno, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, konsentrasi pada perebutan kekuasaan seharusnya tidak mengaburkan kewajiban pemimpin untuk memikirkan realitas sulit yang dihadapi warga negara.
"Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan pikirkan juga rakyat. Yang menjadi ramai itu seakan-akan politik kita itu hanya disederhanakan soal kekuasaan, soal kalah dan menang, soal coblos pencoblos, tapi kesulitan rakyat sering kali diabaikan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi elektoral dengan upaya nyata dalam mengawal aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat, sehingga politik jangan dimaknai hanya untuk urusan kalah menang, tapi politik didesain untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi dari kalangan yang memang butuh diperjuangkan saat ini," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
