Repelita Jakarta - Pakar ilmu pemerintahan sekaligus mantan Menteri Negara Otonomi Daerah, Prof. Ryaas Rasyid, mengungkap dugaan adanya kesepakatan politik terselubung antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di balik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Guru besar ilmu politik tersebut menilai langkah Gibran melepas kursi Wakil Presiden bukan sekadar sikap kenegarawanan, melainkan bagian dari skenario kompromi untuk meredam gejolak sekaligus menghindarkan diri dari jerat pidana.
Pandangan tajam mengenai relasi kekuasaan serta dugaan perjanjian politik antara kedua tokoh nasional itu disampaikan Prof. Ryaas dalam dialog eksklusif melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.
Kompromi Politik Prabowo dan Jokowi
Menanggapi spekulasi mengenai adanya transaksi politik di balik mundurnya Gibran, Prof. Ryaas menyatakan bahwa potensi kesepakatan tersebut sangat besar mengingat eratnya hubungan Prabowo dan Jokowi sejak Pilpres 2024.
Ia menilai keputusan mundur secara sukarela diduga kuat merupakan jalan tengah untuk menenangkan situasi nasional tanpa harus mengorbankan keselamatan politik masing-masing pihak.
“Sangat mungkin itu benar. Jokowi dengan Prabowo itu satu kesatuan, mereka tidak bertentangan. Bisa saja dengan mundurnya Gibran, itu untuk meredam kegaduhan. Sudahlah mundur aja, tapi semua aman. Tapi itu tidak bisa dijamin presiden, harus kembali pada konstitusi,” ujarnya.
Lebih jauh, Prof. Ryaas mensinyalir adanya komitmen saling melindungi antara Prabowo dan Jokowi karena mantan presiden tersebut memegang kartu truf berupa rahasia di balik proses Pemilihan Presiden 2024.
“Jokowi tahu betul bagaimana proses Pilpres 2024 itu terjadi. Kalau Jokowi dikorbankan, dia bisa membongkar semua rahasia kecurangan itu. Itu yang dikhawatirkan Prabowo. Jadi Prabowo punya komitmen untuk melindungi Jokowi,” tegasnya.
Keterkaitan dengan Skandal Penyadapan
Dugaan keterlibatan lingkaran kekuasaan lama juga disorot Prof. Ryaas saat mengulas skandal penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia menolak mentah-mentah kesimpulan bahwa Listyo Sigit bertindak sebagai pengguna tunggal dalam operasi penyadapan terhadap kepala negara karena sang jenderal tidak memiliki motif kekuasaan pribadi.
“Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” tegasnya.
Menurutnya, membatasi pengusutan hukum hanya berhenti pada sosok Listyo Sigit sama saja dengan mencederai akal sehat masyarakat dan mengkhianati upaya pengungkapan kebenaran.
“Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” ujarnya.
Status Tidak Sah dan Kritik untuk Parlemen
Dalam wawancara yang sama, Prof. Ryaas mengingatkan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusannya, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sejatinya telah batal demi hukum akibat cacat persyaratan ijazah.
“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” tegas Prof. Ryaas.
Ia pun membedakan kasus tersebut dengan lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto yang berhenti akibat dinamika kebijakan politik, bukan karena melanggar syarat konstitusi sejak awal pencalonan.
“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” ujarnya.
Prof. Ryaas turut mengkritik keras sikap lamban DPR dan MPR yang dinilai membiarkan Gibran mundur secara terhormat, alih-alih menuntaskan proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” tegasnya.
“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” jelasnya.
Desakan Pencabutan Fasilitas dan Pesan untuk Rakyat
Oleh karena itu, Prof. Ryaas mendesak pimpinan MPR tetap memproses pemberhentian resmi terhadap Gibran sekaligus mencabut seluruh fasilitas negara yang melekat padanya demi menjaga marwah konstitusi.
“Harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Gibran dilantik oleh MPR, maka dia harus diberhentikan oleh MPR, bukan memberhentikan dirinya sendiri. Ini untuk membangun tradisi konstitusional,” tegasnya.
“Kalau tidak sah secara konstitusi, berarti dianggap tidak pernah ada. Kalau diberi fasilitas, berarti diakui keberadaannya. Ini tidak boleh,” ujarnya.
Menutup perbincangannya di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, ia menyerukan agar rakyat senantiasa bersikap kritis mengawal kekuasaan agar tidak dimanipulasi oleh kesepakatan elite politik.
“Kita harus alergi terhadap setiap tingkah laku penguasa yang menyimpang. Jangan lagi memuja-muja penguasa dan tidak berani membuka kesalahan. Kekuasaan adalah milik rakyat, wajib dikawal dan dikoreksi,” tegasnya.
“Bangsa ini harus membangun peradaban baru yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan dalam mengelola kekuasaan,” tutupnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok