Repelita [Jakarta] - Kondisi ekonomi nasional saat ini tengah berada dalam fase yang mengkhawatirkan dengan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat.
Pelemahan ini diprediksi berpotensi menembus level Rp20.000 pada akhir Juni mendatang jika tren penurunan terus berlanjut sebesar 0,5 persen setiap harinya.
ADVERTISEMENT
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudistira, menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto terkesan abai terhadap dampak serius dari pelemahan kurs ini.
Situasi ekonomi dalam negeri dinilai tidak terlepas dari pengaruh global, sehingga dampak negatifnya pasti akan merembet ke lapisan masyarakat bawah, termasuk para pelaku usaha dan petani.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah justru dinilai tidak kontekstual dan rentan terhadap ketidakefisienan anggaran.
Banyaknya dapur yang dibangun secara serentak tanpa uji coba yang memadai mengakibatkan tata kelola program menjadi tidak efisien dan berpotensi menjadi celah korupsi.
Analisis dari Celios menunjukkan bahwa perputaran uang di tingkat daerah melalui program tersebut sangat kecil, sehingga manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.
Penyebabnya, banyak bahan baku yang masih didatangkan dari distributor besar, sementara para pekerja di dapur program justru menghadapi beban kerja yang berat dengan kondisi sanitasi yang buruk.
Bahkan, terdapat aduan dari relawan mengenai fasilitas kerja yang tidak manusiawi, seperti masalah pipa pembuangan air yang dibiarkan rusak dalam waktu lama.
Selain MBG, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga dinilai keliru secara konsep karena cenderung memaksakan pembentukan koperasi baru yang justru membebani dana desa.
Koperasi ini diperkirakan akan sulit bersaing dengan warung rakyat yang sudah ada karena secara operasional dan manajemen menghadapi tantangan yang sangat berat.
Ketergantungan pada pendekatan yang bersifat instruksional atau top-down membuat program-program pemerintah saat ini kehilangan kendali di lapangan dan berisiko gagal.
Alih-alih menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, program-program populis tersebut justru berisiko mengorbankan stabilitas fiskal dan memicu tekanan ekonomi yang lebih dalam bagi kelas menengah.
Pemerintah diingatkan untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang lebih besar di masa mendatang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
