Repelita [Jakarta] - Proses pemeriksaan tingkat banding atas perkara korupsi pengadaan perangkat Chromebook yang mendera mantan menteri pendidikan terus menyita perhatian luas dari berbagai kalangan pemerhati hukum.
Pemerhati publik sekaligus kreator konten bernama Rumail Abbas turut memberikan pandangan kritis terhadap rangkaian argumen serta fakta-fakta persidangan yang dinilainya menyimpan kejanggalan substantif.
ADVERTISEMENT
Pokok dakwaan penuntut umum mendasarkan kerugian keuangan negara pada hasil audit yang mematok angka keekonomian ideal sebesar nominal tertentu berdasarkan ongkos pembuatan pabrik.
Masalahnya, harga Rp4,3 juta itu adalah ongkos produksi.
Mungkinkah sebuah perusahaan menjual barang mereka sebesar ongkos produksinya?
Tentu saja tidak, karena jika dijual dengan harga segitu, pastilah mereka rugi.
Pihak pembela sempat mencecar perwakilan perusahaan penyedia perangkat elektronik yang dihadirkan sebagai saksi ahli guna menguji kewajaran harga barang pada periode pengadaan tersebut.
Jika dibeli dengan harga segitu (Rp4,3 juta), di waktu itu, saya tidak akan mau.
Keterangan saksi dari pabrikan menegaskan bahwa kisaran harga pasaran normal untuk spesifikasi perangkat serupa pada rentang tahun pengadaan berada di atas angka estimasi perhitungan audit resmi.
Data pembanding mengenai puluhan jenis perangkat sejenis turut dipaparkan di hadapan majelis hakim guna membuktikan kewajaran nilai transaksi pengadaan yang dipersoalkan.
Perdebatan kian memanas ketika pihak penuntut umum bersikeras memegang data harga temuan dari ruang belanja daring komersial untuk mendiskreditkan argumen pembelaan.
Maaf, yang Anda lihat itu Chromebook bekas.
Respons menohok tersebut langsung memicu tanggapan bernada satire dari para pengamat yang mengikuti jalannya persidangan tingkat banding tersebut.
Jaksa kocak!
Padahal di tahun 2020–2021, tidak ada satu pun Chromebook baru yang dijual dengan harga yang dikatakan jaksa.
Kenapa jaksa bisa terlampau percaya diri mengatakan itu, ya?
Kelanjutan proses peradilan ini kini dinilai publik sebagai momentum krusial bagi majelis hakim untuk menguji kembali validitas alat bukti serta kebenaran materiil yang diajukan oleh para pihak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
