Repelita [Jakarta] - Wacana perombakan susunan Kabinet Merah Putih kembali menghangat di ruang publik menyusul proyeksi yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto.
Pakar politik tersebut memperkirakan bakal terjadi pembersihan total secara radikal di tubuh pemerintahan dalam waktu dekat guna merespons penurunan tingkat kepuasan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Analisis itu mengemuka setelah memperhatikan data lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting yang memperlihatkan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja kabinet.
Tercatat angka kepuasan masyarakat mengalami penurunan signifikan dari delapan puluh satu persen pada bulan November 2025 menjadi lima puluh satu koma satu persen pada Juli 2026.
Lembaga survei tersebut menjelaskan bahwa penurunan citra positif pemerintah berkaitan erat dengan memburuknya pandangan warga terhadap sektor ekonomi, politik, serta penegakan hukum.
Menanggapi situasi itu, Rocky Gerung menyampaikan prediksinya melalui siniar Hendri Satrio di YouTube pada hari Jumat 31 Juli 2026.
Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan.
Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober, ungkap Rocky dalam tayangan tersebut.
Pengamat senior itu menegaskan bahwa pandangan tersebut murni hasil analisis pribadinya tanpa ada komunikasi sebelumnya dengan pihak mana pun.
Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang, imbuhnya mempertegas pernyataan.
Selain itu, ia turut mengulas spekulasi publik mengenai keengganan kepala negara mengganti sejumlah figur strategis seperti pimpinan tinggi kepolisian, militer, serta kejaksaan agung.
Menurut pandangannya, rotasi pejabat tinggi merupakan bagian dari dinamika tata kelola politik yang memerlukan perhitungan waktu yang tepat.
Tidak mungkin dia takut.
Dia presiden, kok.
Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati.
Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik.
Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen, ujarnya mengulas situasi politik.
Ia menambahkan bahwa komitmen politik masa lalu harus ditinjau kembali apabila sudah menghambat efektivitas kinerja presiden setelah berjalan selama dua tahun.
Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu, tegasnya.
Menanggapi keraguan segelintir pihak mengenai kemampuan kepemimpinan nasional bertahan hingga akhir masa jabatan pada 2029, ia secara tegas menepis anggapan tersebut.
Pemerintahan dinilai tetap dapat berjalan stabil sampai selesai apabila penguasa berani mengambil langkah korektif yang mendasar.
Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break.
Ganti semua.
Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai, tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal masa kepemimpinan, terdapat komitmen pembagian kursi menteri bersama partai koalisi pendukung pemerintah.
Kendati demikian, implementasi di lapangan menunjukkan sejumlah pembantu presiden dari unsur partai politik gagal memenuhi ekspektasi kinerja yang diharapkan.
Dinamika tersebut yang mendasari perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kontrak politik agar jalannya roda pemerintahan tidak terganggu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno turut memberikan pandangan positif terhadap wacana perombakan kabinet menjelang dua tahun masa bakti.
Langkah evaluasi dinilai sangat mendesak untuk menertibkan para menteri yang gagal menunjukkan performa kerja memadai maupun kerap memicu polemik publik.
Bagus kalau isu betul jadi kenyataan.
Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik, ujar Adi saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli 2026.
Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik nama pejabat yang layak diganti, ia membeberkan sejumlah parameter objektif bagi pihak istana.
Sektor utama yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, terutama bidang perekonomian, menjadi sorotan utama yang memerlukan pembenahan serius.
Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti di-resuffle.
Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi.
Pertama, kinerja lihtas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum.
Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi, jelasnya.
Kementerian yang kerap dilanda gejolak internal juga masuk dalam daftar evaluasi karena berpotensi merusak kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya, tambahnya.
Indikator terakhir berkaitan dengan kementerian yang sempat terseret isu hukum meskipun belum ada pembuktian formal di pengadilan.
Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum.
Mesti sejauh ini tak ada bukti apa pun, isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan, paparnya.
Buruknya kinerja oknum pembantu presiden diyakini dapat merembet dan menggerus citra positif kepala negara secara keseluruhan.
Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan.
Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi, kata Adi.
Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan.
Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah, imbuhnya.
Sementara itu, pihak Istana Negara secara resmi menepis kabar mengenai adanya pembahasan mendalam terkait rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian susunan menteri sekadar wacana pengisian pos-pos kosong akibat ditinggal pejabat sebelumnya.
Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama, kata Prasetyo dalam perjalanan kereta dari Batang menuju Jakarta pada hari Kamis 30 Juli 2026.
Sejumlah jabatan yang saat ini kosong meliputi posisi Wakil Menteri Pertanian setelah pejabat sebelumnya beralih tugas memimpin lembaga negara, serta posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kendati demikian, ia memastikan belum ada perbincangan khusus antara kepala negara dengan jajaran lingkaran terdekat ihwal pergantian menteri.
Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
