Repelita [Bekasi] - Otoritas legislatif pusat mendesak penetapan pihak yang bersalah secara hukum atas peristiwa kecelakaan fatal moda transportasi massal perkeretaapian yang terjadi di wilayah penyangga jakarta.
Langkah penegasan ini diambil menyusul adanya laporan mengenai jumlah kematian massal yang menimpa barisan kelompok penumpang wanita dalam insiden pelintasan tersebut.
ADVERTISEMENT
Pernyataan keras terkait penuntasan hak-hak keadilan bagi para korban tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat resmi yang disiarkan melalui saluran YouTube Kompas.com.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw menegaskan, perlu ada pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi kecelakaan KRL Commuterline Bekasi yang menewaskan 16 korban. Seluruh korban adalah perempuan.
Ia menolak keras narasi pembelaan dari jajaran manajemen operasional perkeretaapian lokal yang dinilai sengaja mengambinghitamkan piranti otomatis pengatur laju pelintasan.
Terkait dengan hilangnya etika moralitas kepemimpinan serta budaya malu dari para pejabat penanggung jawab keselamatan transportasi publik ketatanegaraan domestik, beliau memaparkan argumen satire berbunyi "mari kita lihat secara baik mungkin kalau di Jepang diut kereta api mungkin sudah bunuh diri itu merasa bersalah karena korbannya banyak apalagi ibu-ibu iya kan pengendali signal bunuh diri semuanya".
Pihak parlemen meminta jajaran kementerian perhubungan untuk bersikap kooperatif dan membuka seluruh data komunikasi masinis di lapangan secara transparan.
Keterbukaan informasi dinilai sangat krusial agar proses penyelidikan independen yang dipimpin oleh tim komite keselamatan nasional tidak berjalan mandek atau diintervensi kepentingan luar.
Oleh karena itu, penegakan sanksi kedinasan hingga level struktural atas dituding mutlak harus segera direalisasikan demi mengembalikan kepercayaan publik pada keamanan angkutan umum.
Masyarakat sipil juga diharapkan terus mengawal penyusunan dokumen rekomendasi investigasi agar jaminan perlindungan nyawa warga negara di jalur rel tidak diabaikan oleh birokrasi pemerintahan ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
