Repelita [Jakarta] - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah melayangkan kritik keras atas kontroversi penggunaan istilah londo ireng dalam pidato Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepada kalangan jurnalis dan kelompok kritis sebagai pihak pengabdi kepentingan asing tidak berdasar serta berpotensi menjadi bumerang bagi kepemimpinan nasional.
ADVERTISEMENT
"Bukan Prabowo jika dalam pidatorya tidak terselip diksi kontroversi. Mungkin ini gambaran sepuh yang sudah sulit untuk berpikir ajeg, rasional, dan bermanfaat," ujar Rizal pada Kamis (30/7/2026).
Rizal memaparkan bahwa pelabelan terhadap insan pers sangat berlebihan mengingat definisi sejati dari istilah tersebut mengarah pada tindakan pengkhianatan kedaulatan.
"Mewanti-wanti bahkan menuduh jurnalis sebagai londo ireng nampaknya terlalu mengada-ada. Londo ireng itu pengkhianat negara, antek asing, kolaborator negara lain. Dulu Belanda, kini bisa Amerika, Perancis, Cina, atau lainnya," ucapnya.
Menurut pandangannya, indikasi londo ireng di era modern justru tercermin dari kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok pemodal dibandingkan kesejahteraan publik.
"Tunduk kepada oligarki dan menjauh dari kedaulatan rakyat adalah perilaku londo ireng kontemporer," tutur Rizal.
Ia menyoroti beban finansial masyarakat yang terus diperketat, sementara sektor industri skala besar mendapatkan berbagai kelonggaran pengelolaan sumber daya.
"Rakyat diperas lewat bermacam-macam pajak, sementara oligarki dimanjakan dan diberi kesempatan untuk mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya," tambahnya.
Pernyataan tuduhan terhadap pers menurutnya justru mendegradasi citra serta kredibilitas pemerintah di mata publik.
"Tuduhan jurnalis kritis sebagai londo pengabdi asing sangat melecehkan dan justru memperburuk wajah sendiri," cetusnya.
Rizal menilai narasi tersebut sejatinya menggambarkan rekam jejak kepemimpinan nasional saat ini bersama kepemimpinan sebelumnya dalam mengelola aset negara.
"Prabowo sedang menunjuk sang guru Jokowi dan dirinya. Duo londo penggadai negara. Jokowi kepada Cina dan Prabowo untuk Amerika," imbuhnya.
Ia menyinggung sejumlah skema proyek strategis yang dinilai sebagai bentuk penyerahan tata kelola sumber daya domestik kepada pihak luar.
"Proyek Rempang, IKN, BOR Jokowi adalah contoh penggadaian ke Cina, sedangkan BOP, ATR, dan MDCP itu menjadi jualan Prabowo ke Amerika," jelasnya.
Selain itu, ia turut membeberkan dinamika isu silsilah keluarga dari mantan presiden maupun presiden yang tengah menjabat.
"Soal asal usul menjadi pertanyaan serius atas keduanya. Meski dibantah berulang-ulang, tetap saja ada yang meyakini ibu Jokowi adalah Yip Mey Hwa, agen Komunis Tiongkok," bebernya.
Ia mengingatkan konsekuensi hukum yang sempat dialami oleh penulis buku analisis mengenai silsilah tersebut di masa lalu.
"Sebagai Presiden, Jokowi jelas mampu menggunakan jaringannya untuk menepis tuduhan terkait Cina dan PKI. Semua tahu bahwa PKI itu adalah cino ireng, pengkhianat bangsa," timpalnya.
Sementara mengenai Presiden Prabowo, Rizal menelusuri latar belakang historis leluhur dari garis keturunan ibundanya.
"Prabowo londo ireng disasar asal usul keturunannya dari jalur ibu Dora Marie Sigar. Buyutnya Benjamin Thomas Sigar adalah pimpinan pasukan Hulptroepen yang membantu Belanda menipu dan menangkap Pangeran Diponegoro," ucapnya.
Ia mengaitkan silsilah tersebut dengan potensi kecenderungan politik yang dapat membahayakan kepentingan nasional.
"Kakek Prabowo Philip Frederik Laurens Sigar menjadi pejabat kolaborator Belanda di Manado. Prabowo memang turunan dan potensial menjadi londo ireng," sambung Rizal.
Kritikus politik ini menilai isi pidato pada harlah partai politik di akhir Juli tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan yang kurang terbuka terhadap masukan luar.
"Pidato dalam acara Harlah PKB 23 Juli 2026 itu menuai kecaman sekaligus dinilai bahwa pemerintahan Prabowo itu sesungguhnya antikritik. Mengintimidasi media dengan tuduhan menjalankan kepentingan dan dibiayai asing," terangnya.
Ia menambahkan bahwa tudingan yang dilemparkan justru berisiko menyudutkan rekam jejak politik sang presiden sendiri.
"Boomerang pada diri yang punya catatan pengkhianatan, baik kepada keluarga Cendana, pada TNI hingga dipecat, kepada umat atas ijtima ulama, serta kepada rakyat pendukung saat Prabowo menerima dan bahagia untuk menjadi Menteri Jokowi," sesalnya.
Rizal mengkritik efektivitas pelaksanaan janji politik yang dinilainya belum berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
"Prabowo Presiden omon-omon yang jika pidato berapi-api namun melempem di tataran aksi. Plin-plan dan tidak tegas dalam bertindak," imbuhnya.
Ia mengimbau agar pemerintah tidak memaksakan interpretasi tunggal atas kebijakan yang dirasakan menekan kehidupan publik.
"Jangan sakiti rakyat, teriaknya. Rakyat sendiri sedang berteriak tersakiti. Waspadai londo ireng, itu berbahaya. Tapi nyatanya londo ireng itu tidak di Antartika atau di media, tetapi pada dirinya," tandasnya.
Ia mengakhiri analisisnya dengan dorongan agar kepemimpinan nasional mengambil sikap legawa apabila merasa tidak lagi optimal mengemban mandat kekuasaan.
"Sudahlah Pak, Bapak kan sudah menjadi Presiden seperti ambisinya. Ketika nyatanya tidak lagi mampu untuk menjalankan amanah, ya mundur saja. Tidak perlu menunggu lama rakyat yang terpaksa harus memundurkan," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
