Repelita Jakarta - Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memicu sorotan tajam publik.
Sorotan tersebut muncul menyusul peredaran risalah kontroversial yang memuat berbagai tudingan serius mengenai dugaan intervensi politik dan pencatutan nama.
ADVERTISEMENT
Risalah itu dirilis oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang dikenal sebagai warga Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku.
Dokumen refleksi serta bentuk pertanggungjawaban moral kebangsaan tersebut diberi judul resmi bertajuk "NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik".
Muktamar ke-35 NU sendiri diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Jombang.
Agenda musyawarah tertinggi organisasi Islam terbesar itu dibuka secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama pelaksanaan.
Dalam risalahnya, Khalilur menyoroti dugaan pencatutan nama Presiden serta pihak Istana guna memengaruhi proses politik internal muktamar.
Beredar narasi mengenai adanya kalimat klaim dukungan berupa salam dari pimpinan tertinggi negara selama rangkaian acara berlangsung.
Namun, penulis risalah tersebut meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak terlibat dalam berbagai manuver politik praktis tersebut.
Klaim yang mencatut nama Istana diduga sengaja direkayasa oleh oknum tertentu demi membangun pengaruh psikologis terhadap para muktamirin.
Beberapa nama pejabat turut disebut dalam risalah tersebut sebagai pihak yang dikaitkan dengan dinamika manuver politik internal organisasi.
Meskipun demikian, berbagai tudingan tersebut masih sebatas isi risalah pribadi dan belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan hukum.
Bagian lain dalam dokumen tersebut juga mengungkap klaim mengejutkan mengenai dugaan praktik politik uang dalam penentuan suara.
Terdapat pola distribusi uang muka kepada sejumlah utusan pengurus wilayah dan cabang sebelum proses pemungutan suara dimulai.
Angka penyaluran dana awal tersebut diklaim mencapai nominal lima puluh juta rupiah untuk setiap utusan yang hadir.
Berdasarkan kalkulasi jumlah suara pemilihan ketua umum, estimasi transaksi politik disinyalir bisa menyentuh angka fantastis.
Dari total empat ratus satu suara yang memilih mekanisme restu Rais Aam melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi.
Kalkulasi kasar memperkirakan nilai total transaksi politik dapat mencapai sekitar Rp401 miliar dengan asumsi rata-rata per suara.
Selain itu, risalah tersebut turut memuat klaim pergerakan dua unit kendaraan mewah jenis Toyota Land Cruiser menggunakan towing.
Kendaraan bernilai tinggi itu dikirimkan dari Jakarta menuju Jombang dengan taksiran membawa muatan dana tunai dalam jumlah besar.
Isu aliran dana muktamar ini kemudian dikaitkan pula dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang ditangani penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menyita uang ratusan miliar rupiah serta menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus pengurusan izin.
Lembaga antirasuah menyatakan masih mendalami aliran dana tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan penggunaannya untuk agenda organisasi keagamaan.
Kendati demikian, hubungan antara uang sitaan perkara hukum dan dugaan transaksi muktamar belum sah berstatus sebagai fakta hukum.
Melalui risalahnya, Khalilur menyampaikan seruan tegas kepada para kiai sepuh serta pengurus struktural untuk mengembalikan dana yang diterima.
Kepada yang mulia para kiai sepuh sembilan anggota AHWA, para Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PWNU/PCNU: Jika Anda menyimpan uang atau fasilitas yang bukan hak Anda dari proses Muktamar Ke-35 Tambakberas, segeralah kembalikan uang tersebut kepada penyidik KPK.
Kembalikan segera! Selekasnya! Secepatnya! Jangan biarkan warisan suci para pendiri NU ternoda oleh harta yang berasal dari cara-cara yang tidak benar, tulisnya.
Ia turut mendesak aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap alat komunikasi pihak-pihak terkait.
Penelusuran rekaman kamera pengawas serta dokumen pengiriman kendaraan towing juga diminta untuk diusut secara tuntas.
Pada bagian penutup risalah, seluruh warga Nahdlatul Ulama diajak untuk terus menjaga kemandirian serta marwah organisasi keagamaan.
NU itu sakti dan malati. Siapa yang mencoba memperjualbelikan NU dengan koper-koper uang, sesungguhnya ia tidak hanya berhadapan dengan kami yang masih hidup, tetapi berhadapan dengan air mata dan tirakat para pendiri NU yang telah berpulang, pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
