Repelita [Jakarta] - Ribuan mahasiswa dari lintas perguruan tinggi dilaporkan bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.
Gerakan massa ini dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus.
ADVERTISEMENT
Aksi turun ke jalan tersebut membawa misi khusus untuk menyuarakan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah pusat.
Tuntutan tersebut meliputi desakan penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, massa juga menuntut penghentian militerisme di ranah sipil serta mendesak Presiden Prabowo untuk tidak lagi mengelak dan segera mengakui kesalahan dari era pemerintahan sebelumnya.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menegaskan alasan mendasar di balik demonstrasi ini karena kondisi perekonomian nasional saat ini dinilai hanya tumbuh subur di atas kertas saja.
Ia menyatakan bahwa realitas di lapangan menunjukkan tidak ada perubahan nasib bagi meja makan rakyat di tengah lonjakan harga pangan yang kian mencekik.
"Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas saja tetapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah sama sekali," ujar Yatalathof Ma'shum Imawan mengecam tata kelola fiskal kabinet.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, memberikan tanggapan resmi dengan menyatakan bahwa pemerintah sepenuhnya menghormati dan menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Kendati demikian, ia memberikan catatan agar kritik yang dilayangkan tetap proporsional dan didasarkan pada data faktual mengenai dinamika krisis global yang memicu penyesuaian harga bahan bakar.
Pengamat politik Agung Baskoro ikut menambahkan analisisnya bahwa gelombang riak protes ini dipicu oleh adanya jarak komunikasi yang lebar antara klaim kestabilan pemerintah dan realitas kebijakan ekonomi di masyarakat.
Ia memperingatkan kabinet agar segera mengevaluasi total program populis yang membebani stres tes fiskal negara demi mencegah kemerosotan legitimasi pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
