Repelita [Jakarta] - Rezim rangkap jabatan yang melibatkan puluhan wakil menteri sebagai komisaris BUMN menuai kecaman keras dari publik.
Reza Sudrajat, guru kehormatan yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, menyoroti fenomena kemewahan pejabat di tengah keterpurukan nasib tenaga pendidik.
Melalui akun X pribadinya pada Senin (29/6/2026), Reza meluapkan kegeramannya terkait fenomena jabatan ganda tersebut.
ADVERTISEMENT
https://twitter.com/RezaSudrajat
"Bagaimana bisa para pejabat ini hidup bermewah-mewah dengan rangkap jabatan sebagai komisaris," tulisnya dalam unggahan tersebut.
Ia membandingkan gaya hidup pejabat tersebut dengan kenyataan pahit yang dialami guru honorer serta tenaga kesehatan di lapangan.
“Di saat tenaga pendidikan dan kesehatan hidup di bawah upah minimum kabupaten/kota, bahkan banyak yang hidupnya melarat,” ujarnya.
Reza menilai tindakan merangkap jabatan di perusahaan pelat merah oleh para pembantu menteri tersebut sebagai hal yang mencederai nurani.
Ia bahkan menyerap etika serta rasa malu para pemangku kebijakan terkait fenomena akumulasi strategi jabatan ini.
“Apakah pejabat yang rangkap jabatan ini sudah tidak punya malu?” sindir Reza.
Daftar Wamen Rangkap Jabatan Komisaris
Para pejabat yang dimaksud berjumlah 25 orang dan menduduki jabatan strategis di berbagai perusahaan pelat merah.
- SudaryonoWamen: Wakil Menteri Pertanian
- Komisaris: Komisaris Utama Pupuk Indonesia
- Giring GaneshaWamen: Wakil Menteri Kebudayaan
- Komisaris: Komisaris GMF AeroAsia
- Angga Raka PrabowoWamen: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
- Komisaris: Komisaris Utama Telkom
- Ossy DermawanWamen: Wakil Menteri ATR/BPN
- Komisaris: Komisaris Telkom
- Fahri HamzahWamen: Wakil Menteri PKP
- Komisaris: Komisaris BTN
- Suahasil NazaraWamen: Wakil Menteri Keuangan
- Komisaris: Wakil Komisaris Utama PLN
- Helvy Yuni MorazaWamen: Wakil Menteri UMKM
- Komisaris: Komisaris BRI
- Diana KusumastutiWamen: Wakil Menteri Pekerjaan Umum
- Komisaris: Komisaris Utama Brantas Abipraya
- Yuliot TanjungWamen: Wakil Menteri ESDM
- Komisaris: Komisaris Bank Mandiri
- Didit HerdiawanWamen: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Komisaris: Komisaris Utama Perikanan Indonesia
- SuntanaWamen: Wakil Menteri Perhubungan
- Komisaris: Wakil Komisaris Utama Pelindo
- Dante S. HarbuwonoWamen: Wakil Menteri Kesehatan
- Komisaris: Komisaris Pertamina Bina Medika
- Donny Ermawan TaufantoWamen: Wakil Menteri Pertahanan
- Komisaris: Komisaris Utama Dahana
- Christina AryaniWamen: Wakil Menteri P2MI
- Komisaris: Komisaris Semen Indonesia
- Diaz HendropriyonoWamen: Wakil Menteri Lingkungan Hidup
- Komisaris: Komisaris Utama Telkomsel
- Ahmad Riza PatriaWamen: Wakil Menteri Desa dan PDT
- Komisaris: Komisaris Telkomsel
- Dyah Roro EstiWamen: Wakil Menteri Perdagangan
- Komisaris: Komisaris Utama Sarinah
- Todotua PasaribuWamen: Wakil Menteri Investasi/BKPM
- Komisaris: Wakil Komisaris Utama Pertamina
- Ratu Isyana Bagoes OkaWamen: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Komisaris: Komisaris Mitratel
- Juri ArdiantoroWamen: Wakil Menteri Sekretaris Negara
- Komisaris: Komisaris Utama Jasa Marga
- Nezar PatriaWamen: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
- Komisaris: Komisaris Utama Indosat
- Veronica TanWamen: Wakil Menteri PPPA
- Komisaris: Komisaris Citilink
- Taufik HidayatWamen: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
- Komisaris: Komisaris PLN EPI
- Arif Havas OegrosenoWamen: Wakil Menteri Luar Negeri
- Komisaris: Komisaris Pertamina International Shipping
- Stella ChristieWamen: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Komisaris: Komisaris Pertamina Hulu Energi
Saat ini tercatat ada 25 wakil menteri yang memegang posisi komisaris di berbagai perusahaan negara, mulai dari sektor perbankan, telekomunikasi, hingga energi.
Deretan pejabat tersebut di antaranya mencakup nama-nama seperti Sudaryono di Pupuk Indonesia, Giring Ganesha di GMF AeroAsia, serta Angga Raka Prabowo di Telkom.
Terdapat pula nama Fahri Hamzah di BTN, Suahasil Nazara di PLN, hingga Veronica Tan yang menempati posisi komisaris di Citilink.
Fenomena ini kembali memicu diskusi mengenai efektivitas serta independensi para pejabat publik yang sekaligus mengelola unit bisnis negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
