Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan kritik tajam mengenai dinamika politik nasional yang melibatkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Pandangan mendalam mengenai situasi politik terkini tersebut disiarkan secara luas melalui unggahan video singkat dari kanal YouTube brkfalsafah.
ADVERTISEMENT
Sebagai bagian dari tim pendamping hukum, ia menguraikan akar permasalahan dari polemik surat keterangan yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
"jadi kekacauannya itu di suketnya kan bukan bukan di permohonan Deninya kan iya harus jelas ini kekacauan ini iya ini masih banyak orang yang belum paham sukatnya gitu kan pertanyaannya adalah siapa yang buat kacau kan yang membuat kacau ya Gibran sendiri
atau mungkin Pak Jokowi yang memaksakan anaknya yang belum cukup dewasa untuk menjadi wakil presiden itu pembuat karena mestinya sebagai bapak yang baik dia bilang "Udahlah Le ya kamu kan sudah jadi walikota selesaikan dulu dari walikota kamu bisa nyalon gubernur."
Hm kalau dia nyalon gubernur kemarin mungkin menang ya kan tapi rupanya wah pet-nya itu gila-gilaan dari walikota bukan lagi gubernur atau wakil gubernur langsung wakil presiden ketika usianya bahkan sampai hari ini belum 40 tahun
kalau kita balik pada masalah yang sifatnya vertikal ya Nabi Rasul ya Rasulullah kan 40 tahun baru dipercaya untuk memimpin umat kan he ah ini belum 40 tahun sudah dipercaya memimpin umat apakah pernah syarat presiden itu kurang lebih pernah dulu 35 tahun
tapi de facto enggak ada juga yang mencalonkan diri kurang dari 40 tahun itu mulai dari Pilpres pertama 1999 sampai kemudian Pilpres 2019 baru 2024 ada Gibraan h
jadi kalau kita bicara tentang kekacauan ini kekacauan ini kalau kita kaitkan kita atribusikan kepada sebuah ambisi ya kepada sebuah hal-hal yang tidak bersifat manusiawi ya tidak bersifat bukan menunjuk manusianya
maka kekacauan ini disebabkan ambisi yang ingin terus berkuasa ambisi terus berkuasa iya ingin terus berkuasa karena ada pembatasan oleh konstitusi dua periode saja
maka ambisi itu dialihkan diturunkan kepada anaknya yang belum cukup umur nah ini yang menurut saya terbukti lagi ya bagaimana seorang Pak Jokowi misalnya yang sudah menjadi presiden
harusnya kan menjadi seorang negara statesman harus menjadi negarawan tetapi ternyata apa yang terjadi keliling-keliling kampanye untuk membesarkan partai anaknya
bagaimana dia mau to belongs to republic belongs to Indonesian people ternyata tetap belongs to the family," ujar Refly Harun panjang lebar.
Pernyataan yang disampaikan secara terbuka pada Kamis, 8 Oktober 2026 tersebut mempertegas adanya persoalan serius dalam regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
