Repelita Jakarta - Kritik mendalam mengenai integritas tata kelola rekrutmen politik serta pemenuhan landasan hukum ketatanegaraan nasional kembali diulas secara terbuka.
Ulasan tajam tersebut dipaparkan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun saat berbicara melalui video singkat yang diunggah oleh akun YouTube brkfalsafah.
ADVERTISEMENT
Ia menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk membedakan antara konsepsi hukum tertulis yang berlaku saat ini dengan tatanan ideal yang diharapkan di masa depan.
Dalam pemaparannya sang pakar secara kritis mempertanyakan arah pengelolaan kekuasaan negara yang terkesan mengarah pada hegemoni dinasti politik tertentu.
"Apakah negara milik 1 keluarga saja?!" tutur narasi utama yang menjadi sorotan mendalam dalam menelisik fenomena nepotisme sistemik pada panggung politik nasional saat ini.
"bukan soal syarat pendidikan ini orang kan secara ingredien kan tidak pantas menjadi wakil presiden frankly speaking iya kan" ujar Refly Harun mengomentari kelayakan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.
Dirinya menjabarkan bahwa kegelisahan kolektif publik timbul bukan karena sentimen emosional individu semata melainkan demi menjaga kebenaran arah perjalanan masa depan bangsa.
Lebih lanjut ia menyoroti fenomena lompatan jenjang politik instan serta adanya kecenderungan siasat regulasi yang sengaja dibentuk demi meloloskan kepentingan figur tertentu.
Langkah pengkondisian aturan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta merusak kredibilitas sistem kaderisasi partai politik yang mestinya berjalan secara sehat.
Ia menyayangkan adanya indikasi bahwa seluruh instrumen hukum formal bahkan hingga tingkat lembaga peradilan tertinggi terkesan dapat diatur demi memuluskan suatu kekuasaan politik pada Sabtu, 10 Oktober 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
