Repelita [Jakarta] - Putusan nomor tujuh puluh satu Mahkamah Konstitusi tahun dua ribu dua puluh mendinginkan polemik mengenai status kedudukan lembaga eksekutif tertinggi dengan menegaskan kedaulatan DKI Jakarta yang masih menyandang gelar resmi sebagai ibu kota negara.
Keputusan yuridis tersebut diterbitkan menyusul adanya penolakan terhadap permohonan uji materiil atas undang-undang perpindahan pusat pemerintahan ke wilayah penunjang baru di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
Otoritas berwenang menegaskan bahwa pengalihan status hukum wilayah administrasi utama baru bisa dilaksanakan secara sah setelah adanya penerbitan instrumen Keputusan Presiden.
Dinamika penundaan eksekusi hukum ini memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat sosiologi politik mengenai komitmen riil dari jalannya roda pemerintahan baru dalam merealisasikan mega proyek peninggalan tersebut.
Direktur Eksekutif Lingkarmadani, Ray Rangkuti, menilai absennya Kepres perpindahan hingga saat ini merefleksikan adanya keengganan tersendiri dari pihak kepala negara saat ini untuk berkantor di luar Jawa.
Pandangan kritis tersebut dipaparkan dalam forum dialog meja bundar yang disiarkan secara digital melalui saluran YouTube resmi milik @officialnusantaratv.
Dalam ulasannya, beliau menggarisbawahi pergeseran skala prioritas kabinet yang lebih condong mencurahkan kapasitas anggaran keuangan negara demi menyukseskan program pemenuhan gizi kerakyatan.
Ia memetakan analisis psikologi politik serta ketimpangan alokasi pendanaan infrastruktur tersebut dengan memaparkan "Orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN orientasinya leh MBG itu sudah dianggarin ini proyek strategis nasional Iya Iya Kalau ke MBG itu berapa pun diminta Pak Provokasi ya kan yang kita enggak ngerti trail aja ada kaos kaki ada tapi di KN Iya Persoalan kita kan di situ Kapan presiden".
Ketiadaan sikap desakan dari internal partai koalisi pemerintah untuk mempercepat proses mobilisasi aparatur sipil negara dinilai memperkuat asumsi bahwa proyek pemindahan ini sengaja ditempatkan pada urutan belakang.
Di sisi lain, perwakilan relawan pendukung pemerintah dari barisan Projo menolak keras adanya spekulasi mengenai keretakan hubungan politik atau potensi pecah kongsi di masa depan akibat penundaan peresmian wilayah baru tersebut.
Sekjen Projo, Fredy Damanik, menegaskan keyakinan organisasinya bahwa seluruh proses pembangunan fisik kawasan inti pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
Otoritas pendukung regulasi mengimbau masyarakat untuk memberikan ruang pengerjaan trias politika secara matang guna memastikan kesiapan ekosistem birokrasi penunjang sebelum prosesi perpindahan resmi benar-benar ditandatangani.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
