Repelita [Jakarta] - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menaruh curiga bahwa perpindahan penanganan kasus dari kepolisian ke kejaksaan merupakan instruksi langsung dari Presiden.
Menurutnya, sebagai kepala negara yang menaungi kedua institusi tersebut, Presiden memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah penyelesaian perkara yang sedang berjalan.
ADVERTISEMENT
“Siapa memfasilitasi perdamaian itu? Ya, pemerintah. Jadi kalau disebut apakah ini perintah siapa? Saya kira ini adalah perintah. Perintah siapa? Perintah dari atasan dua institusi ini. Siapa atasan dua institusi ini? Ya, Presiden. Presiden menginginkan kasus ini dibawa ke kejaksaan seperti yang ada saat ini,” ungkap Ray, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Ray juga melayangkan kritik pedas terhadap sikap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang dianggapnya memberikan pernyataan ambigu.
“Nah, apakah asumsi kita ini benar? Apakah asumsi kita ini tepat? Itulah tugasnya Bung Sahroni. Nah, Bung Sahroni itu ngambang. Enggak jelas tadi ngomong mau nyebut apa,” sindir Ray.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Sahroni mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai adanya instruksi presiden terkait koordinasi antarlembaga tersebut.
"Masalah diperintah langsung kan saya tidak di dalam istana. Tapi karena kedua institusi tersebut sudah diberikan arahan kemungkinan oleh kepala negara, maka kedua belah pihak antara Kapolri dan Jaksa Agung bisa saja didudukkan bersama untuk melakukan koordinasi,” ujar Sahroni.
Hingga kini, proses koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut terus menjadi perhatian berbagai kalangan karena dianggap menyita perhatian publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
