Repelita [Jakarta] - Aksi pengunduran diri massal yang melibatkan 326 kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Sulawesi Selatan tengah menjadi sorotan tajam.
Fenomena ini diduga kuat berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait carut-marut pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
ADVERTISEMENT
Komisi E DPRD Sulawesi Selatan segera mengambil tindakan dengan memanggil Dinas Pendidikan provinsi setempat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat.
Surat pengunduran diri tersebut dilayangkan dalam dua tahap, yakni 128 orang pada gelombang pertama dan 198 orang pada gelombang kedua.
Pihak legislatif menaruh curiga adanya indikasi tekanan atau arahan pihak tertentu melihat keseragaman redaksi surat pengunduran diri tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, membantah keras adanya paksaan dalam proses mundurnya ratusan pejabat sekolah tersebut.
Ia menegaskan hingga saat ini belum ada satu pun Surat Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
"Tidak ada kepala sekolah yang diberhentikan secara paksa. Seluruh proses ini berjalan murni melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat sekolah yang bersangkutan. Mengenai kesamaan redaksi, format itu memang menggunakan draf administrasi resmi milik Dinas Pendidikan," ujar Iqbal Najamuddin, Senin (15/6/2026).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
