Berita, Nasional

Rangkaian Demo Hingga Kerusuhan Terencana? Eks Kabais Soleman Ponto Bongkar Dugaan Skenario Dewan Jenderal dan Penyadapan Presiden

Repelita.net

18 November 2026 22:42 WIB • 82 view

Rangkaian Demo Hingga Kerusuhan Terencana? Eks Kabais Soleman Ponto Bongkar Dugaan Skenario Dewan Jenderal dan Penyadapan Presiden
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011 hingga 2013 Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menganalisis keterkaitan antara skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto dengan rangkaian unjuk rasa serta kerusuhan yang sempat mengguncang tanah air.

ADVERTISEMENT

Pandangan intelijen mengenai dugaan keterlibatan kelompok yang diistilahkan sebagai Dewan Jenderal di balik gelombang demonstrasi hingga kerusuhan tersebut disampaikan Soleman B. Ponto dalam program siniar Bikin Terang di kanal YouTube Official iNews.

Rangkaian Demonstrasi dan Pembiaran Kerusuhan

Soleman B. Ponto mencermati bahwa kasus penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki peristiwa pendahulu atau anteseden yang terstruktur.

Ia menyoroti gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 yang diwarnai insiden pembakaran rumah anggota DPR hingga penjarahan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terkesan dibiarkan tanpa pencegahan memadai dari aparat kepolisian setempat.

"masa kalau rumah seorang anggota DPR dibiarkan begitu terbakar apa diraja jarak begitu saja rumah seorang Menteri Keuangan dibiarkan begitu aja polseknya ke mana ini bagian dari rencana Dewan Jenderal kalau ya kalau saya ya seperti itu," ujar Soleman B. Ponto dalam tayangan tersebut.

Menurutnya, rangkaian insiden tersebut mengindikasikan adanya skenario terencana di bawah kendali pimpinan kepolisian saat itu untuk melemahkan wibawa pemerintahan serta membuat kepala negara tidak berdaya.

"jadi Pak Ponto mau mengatakan ee kejadian Agustus 2025 itu kuat dugaannya itu digerakkan oleh ee dalam tanda kurung dewan jenderal ini iya dan di bawah pimpinan Kapolri lah kerusuhan itu," tegasnya menjawab pertanyaan pembawa acara.

Keterkaitan Penyadapan dengan Pasal Makar

Lebih jauh, Soleman menjelaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa mulai dari kerusuhan massa, penempatan ribuan personel polisi di luar struktur, hingga penyadapan komunikasi presiden merupakan satu kesatuan bukti sebelum atau anteseden dalam konstruksi pasal makar.

Ia menegaskan bahwa operasi penyadapan dalam dunia intelijen berfungsi sebagai senjata untuk mengumpulkan informasi guna melumpuhkan target, sehingga apabila diarahkan untuk menjatuhkan presiden maka ancaman hukumannya mencapai pidana mati.

"apapun perbuatannya menjatuhkan presiden ujungnya dikenakan pasal makar hukuman paling berat apa iya mati," kata Soleman.

Usut Aliran Data Sadapan dan Server Operator

Selain membedah skenario kerusuhan, Soleman meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bais TNI mengusut tuntas babak kedua kasus penyadapan guna melacak ke mana saja rekaman pembicaraan presiden itu dialirkan oleh penerima akhir.

Menutup perbincangan di kanal YouTube Official iNews tersebut, ia juga mendesak penelusuran terhadap peladen atau server operator seluler yang digunakan untuk menyadap serta pihak pemberi izin pemasangan perangkat tersebut (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung