Repelita Jakarta - Gelombang desakan publik terhadap lembaga legislatif parlemen untuk segera mengambil langkah taktis dalam merespons polemik legitimasi kepemimpinan nasional kian bergulir kencang.
ADVERTISEMENT
Masyarakat sipil mendorong para wakil rakyat agar mengoptimalkan instrumen konstitusional demi menjaga kewibawaan tata kelola birokrasi pemerintahan dari dampak kerusakan sistemik rezim masa lalu.
Seruan gerakan moral tersebut ditayangkan secara mendalam melalui unggahan diskusi terbuka terkini pada kanal YouTube Refly Harun.
Berdasarkan jalannya pembahasan dalam forum yang dirilis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pengamat politik Rai Rangkuti menyampaikan kritik tajamnya.
Ia menyoroti pentingnya keberanian institusi DPR untuk menggulirkan mekanisme pengawasan menyeluruh terhadap prasyarat legalitas formil administrasi pejabat negara.
Mari sama-sama kita tuntut wakil kita itu untuk berani bersuara itu intinya tuh apakah mereka mau angket atau menyatakan pendapat, cetus Rai Rangkuti di hadapan audiens.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa jajaran legislatif semestinya bertindak responsif serta tidak mendiamkan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap prasyarat pemilu.
Terserah mereka tapi mereka tidak boleh diam pada kenyataan bahwa republik ini dipimpin oleh seorang wakil presiden yang wakil presidennya ternyata tidak memenuhi syarat menjadi seorang wakil presiden, tuturnya menambahkan.
Dinamika tata negara dinilai kian mengkhawatirkan menyusul postur struktur kabinet pemerintahan baru yang mengalami pemekaran jumlah secara sangat drastis.
Kondisi struktural kementerian saat ini dipandang telah melampaui batas kewajaran sehingga berisiko membebani pemanfaatan alokasi anggaran fiskal keuangan negara.
Kabinet gemuk ini enggak ada gunanya tapi sekarang bukan lagi gemuk sudah obesitas saya mengeluarkan lagi istilah baru, papar pakar hukum Muhammad Syukur Mandar dalam sesi yang sama.
Ia memproyeksikan efektivitas jajaran pemerintahan ke depan bakal menghadapi tantangan berat akibat dari tidak adanya sumbangan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.
Kalau sudah obesitas maka kehidupan kabinet akan bergantung pada dua hal satu pola makannya yang kedua pola dietnya tapi pola diet mereka pola makan mereka just makin membuat dia semakin gemuk dan rakyat semakin kurus, tandasnya memperingatkan (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
