Repelita Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari Deny Indrayana beserta rekan-rekannya justru membuka kotak pandora terkait dugaan kecurangan dalam proses verifikasi calon pada pemilihan presiden 2024.
Sidang tersebut mengungkap bahwa bukti fisik kelulusan setara sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka tidak pernah benar-benar jelas dari awal.
ADVERTISEMENT
Lebih mengkhawatirkan lagi, proses di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan betapa ceroboh dan lalainya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum.
Komisi Pemilihan Umum tidak sekadar lalai dalam verifikasi administratif, melainkan diduga kuat sengaja menyusun Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan memasukkan klausul pengecualian khusus untuk syarat pendidikan sekolah menengah atas bagi calon yang bersekolah di luar negeri.
Hal itu menjadi rangkaian skenario karpet merah yang sistematis.
Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi di bawah Anwar Usman membuka celah melalui batas usia, maka Komisi Pemilihan Umum menyempurnakannya dengan menggelar karpet merah pada tahap verifikasi pendidikan.
Kombinasi kedua lembaga itu menunjukkan betapa rapuhnya benteng demokrasi yang seharusnya dijaga secara netral.
Dua pilar utama yang wajib berdiri independen justru tampak bekerja bersama untuk melayani kepentingan segelintir elite agar kekuasaan tetap dilestarikan.
Dampaknya bukan hanya menyangkut satu tokoh atau dua kali pemilihan, melainkan menciptakan preseden berbahaya yang merusak fondasi pemilihan di masa mendatang.
Ketika aturan main bisa dibongkar, dirakit ulang, dan ditafsirkan sesuka hati, campur tangan terhadap lembaga hukum serta penyelenggara pemilihan akan dianggap sebagai hal biasa.
Praktik nepotisme yang dulu tersembunyi kini justru dipelihara dan dilembagakan secara terbuka.
Jika kelalaian yang disengaja serta manipulasi regulasi seperti ini dibiarkan tanpa koreksi mendasar, maka pemilihan di masa depan hanya akan menjadi panggung sandiwara di mana hukum tunduk pada nafsu kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jhon Sitorus melalui unggahan di kanal YouTube Moncong Putih yang mengupas secara tajam temuan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan karpet merah berlapis bagi elite tertentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
