Repelita [Jakarta] - Kasus korupsi yang membelit mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terus mendapat sorotan tajam dari kalangan pakar hukum.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad, menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada penetapan tersangka utama.
ADVERTISEMENT
"Yang kedua, bahwa hal tersebut belum cukup dan tidak boleh berhenti sampai di situ, tetapi harus ditelusuri. Siapa pihak-pihak yang terlibat? Aliran dananya kemana? Itu harus ditelusuri," ujar Suparji, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, penyidik harus melakukan pengembangan perkara secara mendalam guna memastikan seluruh aktor yang bertanggung jawab dapat terseret ke meja hijau.
Selain menargetkan level pimpinan, Suparji secara spesifik meminta aparat untuk turut membongkar potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di tingkat daerah.
"Yang ketiga, perlu ditindaklanjuti sampai ke semua level, ke daerah-daerah juga. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa perilaku korup juga terjadi di level bawah," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa bentuk manipulasi di level bawah bisa sangat bervariasi, mulai dari pengurangan nilai hingga praktik bagi-bagi keuntungan tidak wajar.
"Korupsi mulai dari misalnya nilai penuhnya dikurangi, atau korup dalam konteks misalnya pembagian keuntungan, atau korup-korup yang lain perlu ditindaklanjuti," paparnya.
Suparji mendorong Kejaksaan Agung untuk menginstruksikan seluruh jajaran di daerah agar memiliki komitmen serupa dalam mencegah dan memberantas perilaku koruptif.
Langkah tegas, terarah, dan menyeluruh dianggap menjadi satu-satunya cara untuk mengembalikan marwah program prioritas pemerintah tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
