Repelita [Jakarta] - Gelombang penegakan hukum yang menyeret petinggi kabinet memicu respons mendalam dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Reaksi ini mencuat menyusul tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi melakukan penahanan terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Mensesneg tidak dapat menyembunyikan rasa sesal mendalam atas tumbangnya dua figur penting dalam lingkar pemerintahan akibat bidikan KPK serta Korps Adhyaksa. Melalui saluran komunikasi digital pada hari Kamis, 4 Juni 2026, ia menumpahkan kegelisahannya atas situasi pelik tersebut.
ADVERTISEMENT
Prasetyo Hadi mengutarakan keprihatinan mendalam terkait rentetan kasus hukum yang kembali menjerat pejabat teras istana belakangan ini. “Sesungguhnya, ya, hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan,” ucap Pras dalam pesan singkatnya, pada Kamis (4/6).
Kendati berada dalam situasi penuh keprihatinan, otoritas Istana Negara memastikan tidak akan melakukan intervensi apa pun dan menyerahkan sepenuhnya kepada koridor hukum. Sikap tersebut diambil demi menjaga muruah keadilan dan objektivitas dari lembaga-lembaga penegak hukum yang sedang bekerja.
Pihak kepresidenan menegaskan komitmen penuh untuk terus berdiri di belakang langkah-langkah pembersihan yang dilakukan oleh aparat. “Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK,” kata dia.
Momentum kelam ini sekaligus dimanfaatkan untuk menggemakan kembali seruan moral serta instruksi tegas yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga diwajibkan menjauhi segala bentuk penyimpangan keuangan negara dalam menjalankan roda birokrasi.
Mensesneg meminta semua pihak menjadikannya cerminan untuk memperbaiki perilaku koruptif demi menjaga amanat rakyat di instansi masing-masing. “Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tuturnya.
Sebagai informasi, Silmy Karim dijebloskan ke sel tahanan setelah terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan di lingkungan kementeriannya. Langkah pembersihan di tubuh Kementerian Imipas tersebut juga menyeret tujuh abdi negara lainnya yang kini bernasib sama di jeruji besi.
Pada saat yang hampir bersamaan, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional bernama Dadan Hindayana beserta kroninya turut diringkus oleh pihak Kejaksaan Agung. Operasi penahanan eksekutor program negara itu dieksekusi setelah penyidik menggeledah markas BGN di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Juni 2026. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
