Repelita Jakarta - Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah Jakarta pada Minggu, 6 September 2026, memicu perhatian publik setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan imbauan kepada masyarakat.
Gunung Anak Krakatau diketahui masih berada pada Level III atau Siaga, sementara abu vulkanik hasil erupsi terpantau menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi akibat sebaran abu vulkanik tersebut.
Pramono juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, membatasi aktivitas di tempat terbuka, serta menjaga pintu, jendela, dan sumber air agar tidak mudah terpapar abu.
Imbauan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial setelah akun X @165Hati mengunggah komentar pada 6 September 2026 yang membandingkan respons pemerintah pusat dengan langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam unggahannya, akun tersebut menulis persis, “Seharusnya Presiden yg menghimbau seperti ini Tapi ini justru yg melakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum mengeluarkan sejumlah himbauan terkait debu Vulkanik anak Krakatau yang sudah sampai Jakarta”.
Unggahan itu kemudian mendapat beragam tanggapan dari pengguna X lain yang memperdebatkan respons pemerintah dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Salah satu akun, @Bluelinedot, menuliskan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan menyebut, “Hidup Prabowo terlalu enak sedari kecil, nggak punya sense of crisis. 😔”.
Akun tersebut sebelumnya juga menulis, “Prabowo sedari kecil hidupnya sudah enak. Alias anak orang berada, jadi benci; 1. Kerusuhan/Demo 2. Bencana 3. Derita dan kesedihan 4. Dan hal² buruk lainnya (makannya bawahannya ABS semua) Bila dilihat di setiap isu² bencana hati kecilnya berat buat langsung merespon atau x.com/komisarisnetze…”.
Komentar lain turut muncul dengan menyoroti pengalaman pemerintah daerah dalam menyampaikan imbauan ketika terjadi situasi darurat.
Akun @sekar_galuh menulis, “Dejavu, waktu covid yang menghimbau dan tarik rem juga gubernur DKI , ee malah dimusuhi Jokowi sama Luhut”.
Sementara itu, akun @wellmeetglory memberikan tanggapan, “Waktu covid juga daerah dki duluan yang ngasih himbauan. Ya Allah, ini pemerintah pusat gimana, sih 😓”.
Ada pula pengguna lain yang mempertanyakan keberadaan pemerintah pusat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi terkini.
Akun @thinkboutal menulis, “Kalian emangnya ngerasa punya presiden selama ini? Gua sih engga ngerasa dia ada”.
Di sisi lain, akun @pindhogasus menanggapi dengan nada berbeda melalui komentar, “Bisa jadi presiden ga tau, kan ada filternya 😂”.
Akun @lentaritari juga mengaitkan persoalan tersebut dengan luasnya wilayah yang terdampak abu vulkanik melalui komentar, “Mengingat dampak abunya sampai jateng dan beberapa wilayah sumatra yg seharusnya berbicara memang presiden tp presiden hanya akan ngomong ttg mbg dan kopdes jadi yaudahlah”.
Komentar lainnya bahkan mempertanyakan respons pemerintah secara lebih keras, termasuk dari akun @armaul_07 yang menulis, “Itu menandakan kalau prabowo dan rezim ini memang tidak peduli dengan apa yang terjadi sekarang.. Bisa di bilang tak ada otak dan hatinya, mereka tau apa yang terjadi, tapi tidak mau melakukan apapun bahkan untuk sekedar menyampaikan himbauan ke masyarakat.. Cuihh”.
Sementara akun @riteshkooner menulis, “Di info salah gak di info salah,banyak maunya”.
Di tengah perdebatan tersebut, kondisi abu vulkanik memang menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga terkait karena arah penyebarannya dipengaruhi kondisi angin.
BMKG menyatakan pemantauan dilakukan secara intensif terhadap perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau beserta dampaknya terhadap atmosfer, penerbangan, dan wilayah sekitar Selat Sunda.
Berdasarkan pemantauan pada 6 September 2026, sebaran abu teridentifikasi mencapai wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga sejumlah wilayah lain dengan ketinggian sebaran yang berbeda.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, BMKG, Badan Geologi, dan BPBD untuk menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Dengan kondisi tersebut, perdebatan di media sosial mengenai siapa yang seharusnya menyampaikan imbauan tidak mengubah fakta bahwa masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi serta menerapkan langkah perlindungan diri selama sebaran abu vulkanik berlangsung.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Seharusnya Presiden yg menghimbau seperti ini
— 🄳🄴🄽 🄱🄰🄶🄾🄴🅂🇮🇩🇵🇸 (@165Hati) September 6, 2026
Tapi ini justru yg melakukan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum mengeluarkan sejumlah himbauan terkait debu Vulkanik anak Krakatau yang sudah sampai Jakarta pic.twitter.com/y8Z28aetVD
