Repelita Jakarta - Politisi Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo membandingkan polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan riwayat pendidikan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie.
Sigit menilai persoalan administrasi pendidikan perlu dilihat secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ia berpendapat seseorang tidak serta-merta dapat dianggap tidak memenuhi jenjang pendidikan tertentu hanya karena tidak memiliki ijazah dari jenjang sebelumnya, selama terdapat kualifikasi pendidikan lain yang diakui secara resmi.
Pandangan tersebut disampaikan Sigit di tengah polemik mengenai kesetaraan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana disiarkan dalam tayangan YouTube @PSI_Official
.
Dalam pernyataannya, Sigit mengangkat riwayat pendidikan Habibie sebagai pembanding utama.
Ia menyebut Habibie tidak memiliki ijazah sarjana atau S1, tetapi berhasil menempuh pendidikan tinggi di Jerman hingga meraih gelar doktor.
Habibie diketahui pernah menempuh pendidikan di bidang teknik di Indonesia sebelum melanjutkan studi ke Jerman.
Di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, ia meraih gelar Diplom-Ingenieur dan kemudian gelar Doktor-Ingenieur.
Menurut Sigit, capaian akademik Habibie menunjukkan bahwa riwayat pendidikan seseorang tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan ijazah pada setiap jenjang secara terpisah.
"Justru saya sangat percaya Pak Habibie memenuhi semua syarat pendidikan S3 dan di bawahnya, meskipun secara teknis tidak memiliki ijazah S1," tulis Sigit sebagaimana dikutip dari penjelasan resminya di tayangan YouTube @PSI_Official
.
Ia kemudian menarik perbandingan tersebut ke persoalan pendidikan Gibran.
Sigit mengaku yakin putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah memenuhi persyaratan pendidikan yang diperlukan, termasuk pendidikan setingkat SMA.
Sigit juga menyentil argumentasi yang dikaitkannya dengan Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mengkritik latar belakang pendidikan Gibran.
Ia berpendapat apabila logika tersebut diterapkan secara kaku, Habibie pun dapat dianggap hanya lulusan SMA karena tidak memiliki ijazah S1.
"Kalau mengikuti logika Denny Indrayana dan sekian banyak buzzer yang tengah dikerahkan untuk mendiskreditkan Mas Gibran, Pak Habibie hanya lulus SMA karena tidak bisa menunjukkan ijazah S1," ujarnya dalam siaran YouTube @PSI_Official
.
Sigit menilai pendekatan semacam itu mengabaikan riwayat pendidikan dan kualifikasi akademik yang telah ditempuh seseorang secara sah.
Ia mengajak publik tetap menggunakan nalar dalam menilai polemik tersebut, alih-alih menjadikannya sebagai instrumen pertarungan politik.
Meski demikian, perbandingan antara Habibie dan Gibran menyangkut dua persoalan yang tidak sepenuhnya sama.
Riwayat pendidikan Habibie di Jerman dan status kesetaraan ijazah Gibran memiliki dasar akademik serta administrasi yang perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan masing-masing.
Dalam pernyataannya, Sigit menegaskan bahwa Gibran memiliki ijazah Bachelor yang telah disetarakan dengan gelar sarjana di Indonesia oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 2019.
Latar belakang pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perdebatan karena ia menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di UTS Insearch dan Management Development Institute of Singapore, sebelum meraih gelar Bachelor of Science bidang pemasaran dari University of Bradford, Inggris.
Pada 6 Agustus 2019, Kemendikbud menerbitkan surat bernomor 9149/D.DI/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran.
Selanjutnya, pada 8 Agustus 2019, diterbitkan keputusan penyetaraan untuk gelar yang diperolehnya dari University of Bradford.
Dokumen tersebut menjadi salah satu landasan yang digunakan untuk menjelaskan status pendidikan Gibran di Indonesia.
Namun, persoalan kesetaraan gelar akademik perlu dibedakan dari pemenuhan setiap persyaratan administratif pencalonan.
Penilaian atas keduanya bergantung pada ketentuan yang berlaku, dokumen pendukung, serta kewenangan lembaga yang melakukan verifikasi.
Perdebatan mengenai pendidikan Gibran kembali mengemuka setelah sejumlah pihak mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden.
Pada Oktober 2026, MK menolak gugatan yang berkaitan dengan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam perkara tersebut, persoalan mengenai latar belakang pendidikan Gibran turut menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang di ruang publik.
Sigit menilai kritik terhadap Gibran tidak terlepas dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
Ia menduga sejumlah pihak berupaya membangun narasi negatif untuk melemahkan posisi politik wakil presiden tersebut.
"Saking takutnya dengan kekuatan Mas Gibran di Pemilu 2029, banyak pihak menyebarkan fitnah dan narasi kebencian dengan segala daya upaya," tulisnya dalam keterangan yang ditayangkan kanal YouTube @PSI_Official
.
Ia juga menyebut Gibran tetap berfokus pada pekerjaan dan program untuk masyarakat, ketimbang menanggapi berbagai polemik yang berkembang.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik pihak-pihak yang mengkritik Gibran merupakan penilaian Sigit secara personal.
Kritik terhadap pejabat publik, termasuk mengenai persyaratan pencalonan, tetap perlu diuji berdasarkan fakta, dokumen resmi, dan ketentuan hukum yang relevan.
Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan dua persoalan yang perlu dibedakan secara tegas: pengakuan administratif atas kualifikasi pendidikan dan perdebatan politik mengenai kelayakan seorang pejabat.
Keduanya membutuhkan penilaian yang cermat agar diskusi publik tidak berhenti pada saling tuding, tetapi bertumpu pada dokumen dan aturan yang dapat diverifikasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
