Repelita Jakarta - Wali Kota New York Zohran Mamdani menginstruksikan pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi penggunaan kekuatan oleh Departemen Kepolisian New York.
Kebijakan yang diumumkan pada Senin, 12 Oktober 2026 ini dipicu oleh aksi pensiun dini seorang personel polisi sebelum menjalani sidang etik atas kasus penembakan fatal pemuda berusia 19 tahun.
ADVERTISEMENT
Instruksi ini menjadi tindak lanjut konkret dari komitmen pembenahan sistem penegakan hukum di kota metropolitan Amerika Serikat tersebut.
“Ketika pemerintah menggunakan kekuatan terhadap warga New York, standar akuntabilitas harus berada pada tingkat tertinggi,” kata Mamdani.
Ia menekankan keharusan bagi jajaran aparat untuk bertindak penuh kehati-hatian serta menghormati hak-hak dasar warga sipil.
Proses evaluasi regulasi ini melibatkan jajaran pimpinan kepolisian, di antaranya Kepala Departemen Michael LiPetri serta Wakil Komisaris Bidang Hukum Michael Gerber.
Peristiwa tewasnya Win Rozario pada Maret 2024 di Queens menjadi pemantik utama munculnya desakan peninjauan ulang pedoman penanganan krisis mental oleh kepolisian.
Insiden tersebut menjadi polemik menyusul keputusan salah satu personel untuk mengajukan pensiun disabilitas saat pemeriksaan disiplin internal sedang bergulir.
Ketiadaan pemberitahuan resmi kepada Dewan Peninjau Pengaduan Warga Sipil mengakibatkan prosedur pemeriksaan etik terhenti tanpa ada sanksi akhir.
Komisaris Polisi New York Jessica Tisch mengakui munculnya celah administratif yang menghambat penuntasan sidang disiplin aparat tersebut.
"Akibat kesalahan manusia, kami gagal melakukannya, dan saya meminta maaf atas kekeliruan tersebut," kata Tisch.
Guna menutupi kelemahan tersebut, otoritas kepolisian telah menerbitkan sistem pelaporan baru agar proses pelanggaran etik diprioritaskan sebelum masa pensiun disetujui.
Pemerintah Kota New York turut mengucurkan dana tambahan senilai 2,6 juta dolar AS untuk memperkuat kapasitas pengawasan independen Kantor Inspektur Jenderal.
Di sisi lain, kebijakan ini memicu dinamika politik internal dengan penolakan keras dari serikat pekerja kepolisian kota New York.
Presiden Police Benevolent Association Patrick Hendry menilai langkah evaluasi tersebut terpengaruh tekanan politik kelompok progresif.
"Basis pendukung radikal wali kota menginginkan pembongkaran total NYPD," kata Hendry.
Meski dihantam kritik dari berbagai belah pihak, Wali Kota Mamdani memastikan tetap mempercayai kepemimpinan Jessica Tisch dalam mengawal agenda pembenahan kepolisian pada Selasa, 13 Oktober 2026.
“Saya tidak memiliki rencana untuk mengubahnya,” kata Mamdani.
Pemerintah kota bertekad menyelaraskan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan keselamatan warga dalam penanganan gangguan keamanan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
