Repelita [Jakarta] - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai polemik pembiayaan kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Respons ini muncul setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menggunakan dana pribadi untuk menutupi kelebihan biaya dinas.
ADVERTISEMENT
Saat berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026), Purbaya memberikan tanggapan singkat dan cenderung berhati-hati.
Ia memilih untuk tidak membahas regulasi secara mendalam karena menganggap penjelasan Teddy sudah mencukupi sebagai dasar kebijakan.
"Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy enggak ada aturannya cukup ya," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya memberikan ilustrasi logika sederhana terkait inisiatif Presiden dalam menggunakan harta pribadi untuk kepentingan tugas negara.
"Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logikan boleh aja kalau mau nombok," tambahnya.
Sebelumnya, isu ini dipicu oleh kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menyoroti besarnya beban anggaran negara untuk diplomasi internasional.
Melalui akun X miliknya pada 31 Mei 2026, Dino menjabarkan potensi pembengkakan anggaran dari biaya logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Dino pun menyarankan efisiensi dengan memaksimalkan forum global, penggunaan teknologi virtual, serta mengoptimalkan peran diplomat teknis di Kementerian Luar Negeri.
Menanggapi berbagai sorotan, Seskab Teddy menegaskan bahwa tambahan biaya di luar pagu anggaran negara murni menjadi tanggungan pribadi Presiden Prabowo.
Ia menolak anggapan bahwa lawatan internasional selama 1,5 tahun terakhir sekadar formalitas belaka karena setiap agenda memiliki tujuan strategis.
"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelas Teddy pada 1 Juni 2026.
Teddy juga membantah narasi yang menyebut Presiden hanya mencari citra diri di panggung dunia tanpa hasil nyata bagi kepentingan nasional.
"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," tegasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
