Repelita Jakarta - Tim gabungan dari Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri menggelar operasi penggeledahan di sebuah kediaman yang diduga milik perwira tinggi Polri berinisial Irjen Pol EHS di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari.
ADVERTISEMENT
Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, puluhan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapat pengawalan ketat dari personel Brigade Mobil bersenjata laras panjang untuk mengamankan area sekitar lokasi.
Tindakan penggeledahan serta olah tempat kejadian perkara tersebut dilakukan guna mencari barang bukti tambahan terkait penyidikan kasus dugaan akses ilegal atau penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dari dalam rumah bertingkat tersebut, petugas kepolisian terlihat mengamankan sejumlah berkas dokumen penting beserta beberapa perangkat elektronik yang ditengarai berhubungan erat dengan perkara penyadapan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi bahwa kediaman di kawasan Cipete tersebut diduga kuat difungsikan sebagai posko oleh tersangka EHS.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi awak media di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa upaya penggeledahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penyidikan kasus dugaan makar yang berkelindan dengan skandal penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Kendati demikian, pihak kepolisian belum memerinci secara detail jenis barang bukti yang disita karena hasil lengkap penggeledahan rencananya akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers.
Sebagaimana diketahui, Irjen Pol EHS merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus penyadapan ilegal tersebut.
Sebelum penggeledahan berlangsung, mantan perwira tinggi Polri itu telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan majelis etik (*).
Editor: 91224 R-ID Elok