Repelita Jakarta - Bandung, Sabtu 26 September 2026. Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung.
Saat menyampaikan pidatonya di hadapan para kader, dia mengatakan bahwa saat ini banyak pihak yang merasa ketakutan terhadap partai tersebut.
ADVERTISEMENT
Padahal, lanjut mantan kepala negara itu, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut merupakan sebuah partai politik yang tergolong masih baru.
Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan, ujar Jokowi.
Dia menambahkan komentarnya dengan nada heran, wong sama partai baru aja kok takut.
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan penting di kalangan publik mengenai apakah para elite politik benar-benar merasa gentar atau sekadar retorika.
Klaim dari bekas tukang mebel asal Solo tersebut perlu dibaca secara cermat melalui dua sudut pandang berbeda.
Di satu sisi, partai tersebut memang menunjukkan ekspansi yang sangat masif dengan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kelurahan.
Selain itu, penerbitan Kartu Tanda Anggota menggunakan chip emas serta agenda safari politik tanpa henti memperlihatkan sokongan finansial besar.
Namun di sisi lain, kecemasan di tengah masyarakat tidak muncul dari rasa kagum melainkan melihat cara kerja kekuasaan.
Gerilya politik diperagakan secara terang-terangan melalui upaya membidik pengurus partai dan relawan dari berbagai kubu secara masif.
Contoh nyata terlihat pada konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara pada Rabu, 23 September 2026.
Fenomena kepindahan barisan dukungan tersebut memperlihatkan adanya bentuk pragmatisme politik yang dinilai sudah cukup parah.
Jika ditarik garis merahnya, terdapat sebuah skenario besar di balik aksi pamer kekuatan yang sedang diperagakan saat ini.
Kerja politik berbiaya mahal tersebut diyakini bukan sekadar demi meloloskan partai bersangkutan agar bisa menembus kursi parlemen Senayan.
Agenda utamanya adalah mengamankan mesin pengumpul kekuatan guna memuluskan karpet merah menuju Istana bagi Gibran Rakabuming Raka.
Mobilisasi relawan disiapkan secara matang untuk mengawal Gibran menuju kursi kepemimpinan nasional pada pemilu tahun 2029 mendatang.
Bahkan, mesin politik tersebut sengaja disiagakan jika sewaktu-waktu momentum perebutan kekuasaan datang dengan durasi yang lebih cepat.
Pertanyaan krusial yang kemudian muncul di benak publik adalah mengenai asal-usul sumber dana raksasa tersebut.
Biaya sebesar itu tentu mustahil berasal dari kantong pribadi maupun akumulasi gaji pejabat atau mantan pejabat negara.
Jika bersumber dari tabungan pribadi Jokowi, muncul tanda tanya besar mengenai cara dia menimbun dana dalam jumlah superjumbo.
Kalkulasi ekonomi politik memperkirakan bahwa pembentukan struktur hingga tingkat kelurahan menelan anggaran mencapai belasan triliun rupiah.
Di sinilah peran para bohir politik dan kelompok oligarki bekerja di balik layar penyokong pendanaan utama.
Selama satu dekade kepemimpinannya, berbagai regulasi serta konsesi ekonomi terbukti sangat menguntungkan kelompok pemodal tertentu.
Dana melimpah yang beredar hari ini merupakan bentuk investasi ulang atau reinvestment politik dari para bohir tersebut.
Hampir bisa dipastikan bahwa kelompok pemodal besar inilah yang menjadi sumber logistik utama di balik panggung politik.
Namun dalam dunia politik, hukum besi yang selalu berlaku adalah prinsip bahwa tidak ada makan siang yang gratis.
Para bohir menyetor dana besar semata-mata untuk mengamankan kelangsungan dinasti politik yang sedang dibangun.
Kompensasi yang diharapkan berupa jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, serta izin konsesi di masa depan.
Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah menikmati privilese besar untuk menguras sumber daya alam tanpa hambatan.
Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa pun kecuali penerimaan negara bukan pajak yang dinilai minim.
Politik modal seperti ini dinilai sangat mengaburkan hakikat demokrasi yang selama ini diagung-agungkan bersama.
Demokrasi yang sehat menuntut adanya kesetaraan arena bertarung bagi setiap elemen masyarakat tanpa intervensi modal.
Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik runtuh seketika dan nilai perjuangan dilucuti.
Seluruh proses politik akhirnya hanya dihitung berdasarkan besaran angka, uang muka, serta janji pembagian jabatan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran besar mengenai masa depan bangsa Indonesia di bawah kendali kepemimpinan bermasalah.
Masyarakat tentu masih ingat bagaimana proses awal naiknya Gibran diawali manuver menelikung Mahkamah Konstitusi.
Manuver tersebut melibatkan ketua lembaga peradilan tertinggi yang kala itu dijabat oleh paman Gibran sendiri yaitu Anwar Usman.
Fakta di lapangan juga menunjukkan adanya kelemahan mendasar terkait kapasitas serta kapabilitas kepemimpinan yang bersangkutan.
Sangat berbahaya jika masa depan negara sebesar Indonesia harus diserahkan kepada figur dengan kualitas semacam itu.
Belakangan, keabsahan ijazah sekolah menengah kejuruan miliknya juga menjadi objek sengketa yang dipertanyakan publik.
Persoalan pendidikan tersebut bahkan digugat secara resmi ke Mahkamah Konstitusi oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Gugatan serupa juga diajukan oleh pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana bersama rekan-rekan perjuangannya.
Klaim bahwa Gibran merupakan lulusan institusi pendidikan luar negeri kini semakin terbuka kebohongannya di hadapan publik.
Surat keterangan penyetaraan pendidikan dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
Apabila Mahkamah Konstitusi nantinya mengabulkan petitum dari para penggugat, maka status Gibran terancam didiskualifikasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
