Repelita [Jakarta] - Publik belakangan ini dipertontonkan dengan konflik yang melibatkan dua institusi penegak hukum besar di Indonesia. Perseteruan yang terjadi antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dinilai memicu perhatian luas masyarakat. Menurut pengamat militer dan intelijen Anton Permana, muncul opini di tengah masyarakat bahwa kedua lembaga tersebut seperti berebut penanganan perkara korupsi bernilai fantastis.
Ketegangan semakin meruncing setelah adanya tindakan penggeledahan yang menyasar aset milik Jampidsus Febrie Adriansyah. Langkah tersebut memicu ingatan publik pada berbagai perseteruan antarlembaga penegak hukum di masa lalu. Kondisi ini dinilai menjadi ujian bagi keselarasan sistem penegakan hukum di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Fenomena saling serang mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan dua perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Tak lama berselang, muncul tindakan penggerebekan kediaman dinas yang dilakukan pihak kepolisian. Perkembangan tersebut memunculkan sorotan di tengah bergulirnya pembahasan reformasi di tubuh Polri.
Anton Permana menilai pergeseran dinamika tersebut diduga dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan nasional. Pada pemerintahan sebelumnya, institusi kepolisian disebut memperoleh peningkatan anggaran yang signifikan. Besaran anggaran itu bahkan disebut melampaui total anggaran tiga matra Tentara Nasional Indonesia.
Menurutnya, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, orientasi kebijakan bergeser dengan memperkuat sinergi antara kejaksaan dan TNI. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi yang dianggap semakin mengkhawatirkan.
Gesekan antarlembaga, lanjut Anton, mulai terlihat sejak peristiwa dugaan penguntitan terhadap Jampidsus pada Mei 2025. Saat itu, personel kepolisian disebut membuntuti pejabat kejaksaan ketika berada di sebuah rumah makan. Beberapa waktu kemudian, Gedung Kejaksaan Agung didatangi puluhan personel Brimob.
Untuk mengantisipasi potensi intimidasi, Panglima TNI mengerahkan personel militer guna membantu pengamanan gedung Kejaksaan Agung beserta para jaksa dan keluarganya. Penugasan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 mengenai bantuan pengamanan terhadap institusi kejaksaan. Pengamanan itu disebut hanya mencakup aspek keamanan fisik dan tidak mencampuri proses penegakan hukum.
Sorotan juga tertuju kepada Jampidsus Febrie Adriansyah yang selama ini menangani sejumlah perkara korupsi besar, di antaranya kasus timah, Pertamina, Asabri, hingga proyek menara telekomunikasi. Penanganan berbagai perkara tersebut dinilai menyentuh kepentingan banyak pihak.
Menanggapi polemik yang berkembang, Febrie Adriansyah menyampaikan pernyataan melalui video di akun media sosial resminya. Ia menegaskan seluruh proses penanganan perkara korupsi tetap berjalan sesuai prosedur dan memastikan dinamika yang terjadi tidak akan mengganggu penyidikan berbagai perkara, termasuk sektor pertambangan dan program pangan prioritas.
Dalam klarifikasinya, Febrie juga menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum lainnya. Mengenai temuan uang tunai dan logam mulia di kediamannya, ia menyatakan siap memberikan pembuktian serta menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan titipan untuk kepentingan pembangunan.
Anton Permana menilai konflik terbuka yang mempertontonkan penyitaan brankas dan uang tunai berpotensi membentuk opini publik. Ia juga memperkirakan tekanan politik akan membuat penanganan perkara korupsi berkembang menjadi ajang tarik-menarik pengaruh. Menurutnya, Presiden perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara independen dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Editor: 91224 R-ID Elok
