Repelita Jakarta - Posisi politik mantan Pemimpin Nasional ke-7 RI Joko Widodo dinilai kian terisolasi dari berbagai lini kekuatan strategis di tanah air saat ini.
ADVERTISEMENT
Dirinya tidak hanya mulai berjarak dari gerbong partai politik, melainkan juga dari pilar birokrasi pemerintahan, institusi Polri, jajaran TNI, hingga kelompok pemilik modal besar atau oligarki.
"Oligarki agaknya lawan Presiden Prabowo Subianto yang paling hakiki saat ini. Tentu saja bukan semua oligarki, tapi oligarki hitam yang selama ini sudah mengangkangi banyak hal di negeri ini," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Senin 19 Oktober 2026.
Menurut analisis Erizal, sang mantan kepala negara mungkin tidak menduga jika Presiden Prabowo memiliki keberanian besar untuk menentang dominasi para pemilik modal tersebut.
Langkah politik yang diambil oleh sang presiden baru terbukti mampu bertahan kokoh sekaligus memperlihatkan peta kekuatan yang semakin solid.
"Dua tahun berlalu yang terlihat penguatan, tidak pelemahan. Kapolri diganti, langsung mutasi besar-besaran dalam waktu singkat, dan Polri, tidak sama lagi dulu dan kini," kata Erizal.
Kebijakan strategis pertahanan juga terlihat saat pemimpin kabinet saat ini memutuskan penggeseran posisi pada jabatan KSAD serta Wakil Panglima TNI.
Rotasi internal dalam tubuh militer tersebut dinilai telah membawa dampak signifikan terhadap pergeseran peta pengaruh di lingkungan angkatan bersenjata.
"Yang agak berbau Jokowi mulai diparkir di tempat tersendiri," kata Erizal.
Gerbong aparatur sipil negara dan sistem birokrasi pemerintahan dikabarkan sudah lebih awal mengambil jarak dan meninggalkan sisa pengaruh mantan presiden.
Hingga saat ini, pergerakan dinamika struktural di lingkaran internal kekuasaan masih terus berjalan dinamis dan belum menunjukkan tanda akan berhenti.
Di sisi lain, institusi penegak hukum melalui Bareskrim Polri dikabarkan mulai memproses laporan pengaduan masyarakat terkait keabsahan dokumen kesetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tapi banyak yang masih ragu itu akan bisa berlanjut. Partai-partai juga diragukan mau follow up putusan Mahkamah Konstitusi," pungkas Erizal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
