Repelita Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyoroti pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta menakar sejauh mana penyelidikan pidana berjalan.
ADVERTISEMENT
Analisis mengenai keterkaitan antara putusan etik dengan pembuktian tindak pidana makar tersebut disampaikan Bambang Rukminto saat berdialog melalui sambungan daring di kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur.
Sidang Etik Jadi Pintu Masuk Pembuktian Penyelidikan
Bambang menilai bahwa vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang telah dijatuhkan secara maraton kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta menjadi pintu masuk krusial bagi proses penyelidikan pidana di Bareskrim Polri.
Menurutnya, seluruh kesaksian, pengakuan, serta fakta pemufakatan jahat yang terungkap selama persidangan etik tersebut dapat ditarik sebagai alat bukti tambahan untuk membongkar konstruksi pidana penyadapan hingga dugaan makar.
"di dalam sidang kode etik ini kan ee apa dari kesaksian maupun dari pengakuan ee pelaku ee pelanggaran kode etik ini tentu ee kepolisian bisa memberikan ee apa ee kesimpulan-kesimpulan dan ee pernyataan-pernyataan yang ada dalam sidang itu tentunya bisa juga menjadi alat bukti ee terkait dengan tindak pidana yang dilakukan," ujar Bambang Rukminto.
Terkait penampilan Irjen Eko Hadi yang keluar dari ruang sidang dengan mengenakan baju tahanan, Bambang memandang langkah itu lebih bersifat seremonial untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat mengingat putusan PTDH masih menyisakan hak banding maupun peninjauan kembali.
Kekosongan Aturan Menjelang Sidang Etik Listyo Sigit
Selain mengulas keterkaitan sidang etik dan penyelidikan pidana, Bambang menyoroti kendala regulasi menjelang jadwal sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta satu tersangka jenderal lainnya.
Ia menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 mensyaratkan anggota komisi sidang etik harus berpangkat setara atau lebih tinggi daripada terperiksa, sementara jumlah jenderal bintang empat aktif di tubuh Polri saat ini sangat terbatas.
"ini yang menjadi kekosongan hukum kita ketika seorang Kapolri pucuk pimpinan tertinggi di institusi kepolisian melakukan pelanggaran hukum ee pelanggaran etik dan disiplin seperti itu karena dalam peraturan Kapori yang ditandatangani oleh Jenderal Listosigate sendiri ini ee kaporilah yang akan menunjuk ee anggota komisi sidang ee kodetik," ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pembentukan majelis etik beranggotakan tiga hingga lima perwira tinggi setara sulit terpenuhi tanpa melibatkan perwira bintang tiga maupun menempuh terobosan regulasi yang lebih tinggi seperti Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah.
Potensi Konflik Kepentingan dan Evaluasi Pengawasan
Lebih jauh, Bambang mengingatkan potensi munculnya konflik kepentingan maupun subjektivitas apabila komisi etik diisi oleh para perwira tinggi yang sebelumnya merupakan bawahan langsung Jenderal Listyo Sigit.
Menutup dialognya di kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur tersebut, ia mendorong pembentukan dewan kehormatan gabungan internal dan eksternal sekaligus memperketat mekanisme pengawasan terhadap pucuk pimpinan Polri agar peristiwa serupa tidak terulang (*).
Editor: 91224 R-ID Elok