Repelita Jakarta - Sebuah unggahan bernada kekecewaan mendalam terkait pengadaan armada kendaraan operasional skala besar mendadak viral di platform media sosial Threads pada 1 September 2026.
Pernyataan menohok tersebut dibagikan oleh akun @elisisti2509
ADVERTISEMENT
yang menyoroti kebijakan belanja pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Isi postingan pertama dari akun tersebut ditampilkan secara utuh tanpa ada pengubahan redaksional sedikit pun sebagai berikut: ASLI GW MRINDING LIAT INI PRMERINTAH SE BOROS INI BELI KENDARAAN BUAT KOPRASI MERAH PUTIH GILAAAAAA🤭 Gw mencoba ngga speak up apa pun selama ini tapi ini jujur gw sakit hati bangeet bangeeet lihatnya disaat ekonomi warga carut marut.
Dalam postingan lanjutan yang diunggah beberapa jam berselang pada tanggal yang sama, pengunggah kembali merinci kritik terkait jumlah armada kendaraan yang dinilai tidak masuk akal.
Bagian kedua dari unggahan tersebut turut dimuat secara persis tanpa perubahan teks sedikit pun sebagai berikut: Siapapun yang tau hal ini biar warga ngga ngerasa sakit hati dan berargumen buruk tolong dong jelasin kendaraan sebanyak itu di set per koprasi atau per negara bayangin alfamart aja yang udah marketnya luaaaassss laku kerassss ngga sebanyak ini kendaraan operasionalnya kalaupun di set per kabupaten jujur masih terbilang boros kata gw yang paham tentang dunia retail boleh lah kasih saran ke negara 🙏.
Unggahan kritis tersebut langsung memancing gelombang reaksi keras serta perdebatan luas dari para warganet di kolom komentar.
Pengguna akun @dirujak_netizen
turut memberikan analisis mendalam mengenai polemik sumber pendanaan program pemerintah yang dinilai menggerus anggaran keuangan daerah.
Komentar warganet tersebut dituangkan secara persis tanpa mengubah susunan kalimat aslinya sebagai berikut: MBG dan kopdes itu yang masalah bukan programnya, mau MBG pake wagyu A5 kek, atau Kopdes jualan motor besi, ga masalah; yang masalah disini adalah sumber pendanaannya yang mengurangi jatah anggaran daerah, TKD dikepras, APBD diefisiensi, dengan alasan klasik ntar dikorupsi.
Padahal masalah koruptor sudah sewajarnya dihukum, bukan dibenarkan untuk menjadikan alasan menarik uang daerah ke pemerintah pusat.
Berbagai respons keprihatinan turut disampaikan oleh akun @fairunisaa
melalui tanggapan singkat yang mencerminkan keheranan publik.
Rangkaian interaksi dalam ruang digital ini menyoroti pentingnya transparansi anggaran publik agar kebijakan pemerintah selaras dengan rasa keadilan masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
