Repelita Jakarta - Suasana konfrontasi politik di tingkat Parlemen dilaporkan kian memanas pasca bergulirnya silang pendapat antar-pejabat partai besar.
ADVERTISEMENT
Ketegangan ini dipicu oleh adanya perbedaan pandangan yang tajam mengenai kelanjutan penanganan dokumen kelulusan dari jajaran kepemimpinan nasional saat ini.
Informasi mengenai memanasnya konfrontasi politik tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @akbarfaizal_uncensored pada 20 Oktober 2026.
Politikus PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mendesak DPR RI agar tidak ragu menggunakan hak konstitusional yang melekat pada lembaga Parlemen.
Langkah konstitusional tersebut mencakup usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat serta Hak Interpelasi dalam menyikapi situasi politik terkini.
Upaya tersebut didorong guna menguji secara materiil polemik terkait syarat administrasi dan kesetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP menyatakan Sekalian saja dorong hak menyatakan pendapat. Dan itu hak konstitusional DPR. Di samping hak angket, hak menyatakan pendapat maupun hak interpelasi. MK mengatakan ada institusi lain yang bisa menindaklanjuti keputusan itu. Artinya mengarah kepada DPR, mengarah kepada aparat penegak hukum, dan seterusnya. Bukan di MK lagi,
Pernyataan bernada desakan tersebut digulirkan oleh pihak internal partai berlambang banteng menyusul keluarnya putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi adanya desakan dari pihak oposisi, kubu koalisi pemerintah segera memberikan argumen sanggahan secara terbuka di hadapan publik.
Politikus Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam justru menilai gempuran narasi negatif yang bergulir di masyarakat tidak mempunyai landasan yang kuat.
Menurut pandangannya, isu mengenai dugaan dokumen kelulusan tersebut sama sekali tidak memiliki pembuktian hukum konkret di lapangan.
Pihak internal Golkar menilai guliran isu miring tersebut sebatas opini politik yang sengaja diembuskan oleh pihak tertentu di Parlemen.
Secara paradoksal, sorotan negatif itu malah dianggap meningkatkan awareness serta angka elektabilitas bagi figur Wakil Presiden Gibran.
Namanya kian meroket di tingkat nasional lantaran terus-menerus menjadi pusat perhatian utama bagi seluruh lapisan masyarakat luas.
Ridwan Hisjam menegaskan Situasi seperti ini belum tentu menjatuhkan nama Gibran. Malah menaikkan, kalau saya lihat dari sisi politik. Terkenal nama Gibran sekarang, semua rakyat Indonesia mengenal nama Gibran. Masalah baik buruk itu urusan poles-memoles. Kalau memang pemalsuan ijazah memang masalah kan. Tapi ini kan tidak ada, tidak ada pembuktiannya,(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
