Repelita Jakarta - Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan tanda tanya besar setelah penerapan pasal makar mendadak menjadi abu-abu beriringan dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Sorotan mengenai kejanggalan arah penyidikan serta dugaan adanya kompromi politik di balik melambatnya pengusutan kasus tersebut disampaikan mantan Country Editor Yahoo Indonesia Budi Putra dalam dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat, 13 November 2026.
Budi Putra mencermati perubahan sikap aparat penegak hukum yang kini menyebut masih menelusuri pasal-pasal terkait makar, padahal sebelumnya jajaran pemerintah berulang kali menegaskan adanya unsur pemufakatan jahat.
Menurutnya, pergeseran narasi hukum tersebut menunjukkan bahwa penyidikan kasus penyadapan telah masuk ke dalam wilayah tarik-menarik kepentingan politik tingkat tinggi.
"Nah, ini kan sudah area politik ini, Kang. Ini kan area politik ya. Iya. ya em ya kalau di politik tidak ada yang tidak mungkin kan ya, karena kan ini kan dampaknya besar sekali ya, dan dan menyangkut reputasi dan lain sebagainya pihak-pihak yang lain juga," tutur Budi Putra.
Ia menilai publik patut mewaspadai munculnya dugaan tukar guling kepentingan politik setelah pernyataan Kapolri mengenai pasal makar mengemuka tak lama usai Gibran menyampaikan pidato pengunduran dirinya selama sekitar dua setengah jam.
"Istilah menggoyang itu kan sebuah diksi media ya. Yang mau kita lihat kan dampaknya. Iya. Itu kalau hari ini ada pernyataan Kapolri yang menyatakan masih menelusuri pas-pasa makar. Menurut saya berarti cukup berdampak menurut saya," jelas Budi Putra.
Budi Putra juga mengamati ritme kerja kepolisian dalam beberapa hari terakhir yang terkesan melambat dibandingkan saat awal pengungkapan kasus yang berjalan sangat cepat karena adanya dorongan politik.
"Karena kita tadi sama-sama sepakat ada hal-hal politik yang membuat gerak Polri menjadi lebih lambat kan. Iya. Nah, dulu waktu terungkap pun kan cepat tuh. Karena ada keputusan politik juga. Iya, betul," ungkapnya.
Selain soal melambatnya penyidikan, ia turut menyoroti beredarnya berkas rekaman penyadapan yang sejauh ini baru menampilkan obrolan ringan sehari-hari dan belum menyentuh percakapan krusial.
"Nah, ini yang menarik, Kang. Kan yang di yang file itu kan banyak, Kang, ya. Siapa tahu sampai hari ini nih yang terdownload baru ngomong enggak jelas aja, eh ngopi yuk, apa gitu," kata Budi Putra.
Ia menyarankan agar tim penyidik memfokuskan pengunduhan serta pemeriksaan rekaman percakapan pada tanggal-tanggal tertentu yang beririsan langsung dengan peristiwa politik genting agar duduk perkara terlihat terang benderang.
"Jadi, belum ada yang terlalu aneh-aneh. Nah, namun demikian, ya kan sebenarnya gampang ada peristiwa-peristiwa tertentu. Download lah yang hari yang kejadian hari itu yang kemungkinan disadap," ujarnya.
Menutup analisisnya, Budi Putra menegaskan bahwa kecanggihan teknologi pengawasan digital tidak akan pernah berjalan efektif apabila tidak disertai kemauan politik dari para pemegang kendali kekuasaan.
"Teknologi secanggih apapun he itu bisa dijalankan atau tidak dijalankan karena keputusan politik. Not the gun, but the man behind the gun," pungkas Budi Putra.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
