Oleh: Rina Syafri
Dinamika penilaian terhadap pejabat publik kerap menghadirkan kontras yang tajam.
ADVERTISEMENT
Di satu sisi, persepsi publik di tingkat tapak dan hasil evaluasi independen menyoroti berbagai persoalan di sektor energi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto justru memperluas jangkauan kewenangan Bahlil Lahadalia dengan memberikan penugasan baru dan posisi menteri koordinasi.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: kacamata mana yang paling memotret realitas secara objektif?
1. Realitas Lapangan: Keluhan Publik dan Tata Kelola Energi
Di tingkat akar rumput, penilaian masyarakat terbentuk dari pengalaman sehari-hari saat mengakses komoditas energi pokok:
- Dinamika Kebijakan & Penyaluran Gas LPG 3 Kg:Kebijakan penataan distribusi LPG subsidi yang sempat memicu gejolak, antrean panjang, hingga kendala pasokan di berbagai pangkalan memberikan dampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.Insiden dan kelangkaan di tingkat tapak kerap dipandang publik sebagai indikator lemahnya pengawasan rantai pasok.
- Persoalan Antrean BBM Subsidi:Pemandangan antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Solar di berbagai daerah masih terus dikritik warga.Bagi masyarakat umum, kelancaran distribusi BBM dan ketersediaan energi tanpa antrean adalah indikator utama efektivitas kinerja di sektor energi.
2. Temuan Riset dan Data Hasil Survei Publik
Sorotan kritis dari masyarakat ini berbanding lurus dengan data kuantitatif yang dirilis oleh lembaga riset independen:
- Skor Evaluasi CELIOS (Center of Economic and Law Studies):Berdasarkan laporan evaluasi persepsi publik dan ahli yang dirilis CELIOS, Bahlil Lahadalia mencatatkan skor kinerja paling rendah di antara jajaran kabinet, yakni dengan skor minus 159.
- Indikator Ketidakpuasan:Skor minus tersebut bersumber dari penilaian publik terhadap efektivitas pengelolaan subsidi energi, keadilan tata kelola pertambangan, efisiensi rantai pasok, serta transparansi kebijakan sumber daya alam.
3. Sudut Pandang Istana: Jabatan Baru dan Kepercayaan Presiden Prabowo
Berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat di lapangan maupun hasil riset independen, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan kepercayaan yang kian membesar kepada Bahlil Lahadalia:
- Jabatan Baru (Menko Hilirisasi & Transisi Energi) dan Rangkap Jabatan:Presiden Prabowo memperluas mandat Bahlil dengan melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
- Ketua Tim Kebijakan Reformasi Subsidi Energi:Selain mengomandani sektor energi dan hilirisasi nasional, Bahlil juga ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai Ketua Tim Kebijakan Subsidi Energi untuk memimpin penataan dan integrasi data penerima subsidi energi (LPG dan BBM) agar tepat sasaran.
- Indikator Kinerja Versi Eksekutif:Bagi Presiden Prabowo dan Istana, kinerja Bahlil diukur dari pencapaian target makro: eksekusi program B50, target lifting minyak bumi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), percepatan investasi hilirisasi, serta kecepatan merespons instruksi politik Presiden.
Mana yang Benar?
Melihat dua kacamata yang bertolak belakang ini menunjukkan adanya perbedaan kriteria evaluasi:
- Perspektif Rakyat & Lembaga Independen:Berfokus pada output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat (lived experience)—seperti kemudahan mendapatkan gas 3 kg tanpa antrean, kepastian pasokan BBM, dan stabilitas harga.
- Perspektif Presiden & Eksekutif:Berfokus pada pencapaian target makro, realisasi investasi, serta kepatuhan eksekusi agenda strategis nasional di tingkat kementerian.
Kedua sudut pandang ini berada dalam ruang pertimbangan yang berbedas.
Kepercayaan dan penambahan jabatan dari Presiden memberikan Bahlil kekuasaan besar untuk mengeksekusi agenda energi nasional, sementara kritik publik dan skor minus dari lembaga riset merupakan penanda kuat agar kebijakan di atas meja segera berbuah perbaikan nyata di lapangan.
