Berita, Nasional

[PANAS] Dino Patti Djalal Singgung Dubes Asing Tunggu Hingga 8 Bulan, Kritik Teddy Berubah Jadi Sorotan Tata Kelola Diplomasi Istana

Repelita.net

05 June 2026 23:26 WIB • 960 view

[PANAS] Dino Patti Djalal Singgung Dubes Asing Tunggu Hingga 8 Bulan, Kritik Teddy Berubah Jadi Sorotan Tata Kelola Diplomasi Istana
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Polemik antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal kian melebar ke ranah prosedur diplomatik.

Perselisihan bermula saat Teddy menanggapi kritik Dino terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyinggung masa jabatan diplomat tersebut yang hanya berlangsung selama tiga bulan.

ADVERTISEMENT

Respons tersebut menuai kritik publik karena dianggap lebih fokus pada serangan personal dibandingkan menjawab substansi kritik yang disampaikan oleh mantan pejabat diplomatik itu.

Di tengah situasi tersebut, Dino memilih untuk tidak larut dalam perdebatan personal dan mengalihkan fokus pada isu keterlambatan penyerahan surat kepercayaan duta besar asing di Jakarta.

Dino mengungkapkan bahwa sejumlah duta besar negara sahabat telah menunggu hingga delapan bulan untuk dapat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden.

Bahkan, diplomat dari negara-negara ASEAN pun dilaporkan mengalami penantian hingga sekitar enam bulan sebelum diizinkan menjalankan tugas resminya secara penuh.

Menurut Dino, kondisi ini berpotensi memberikan citra yang kurang baik bagi reputasi diplomasi Indonesia di mata dunia internasional.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan posisi duta besar Indonesia di luar negeri yang umumnya dapat segera menyerahkan surat kepercayaan tidak lama setelah tiba di negara tujuan.

"Masalah ini menyangkut reputasi diplomatik Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian," ujar Dino mengenai urgensi persoalan tersebut.

Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Kabinet belum memberikan keterangan resmi terkait informasi keterlambatan prosedur diplomatik tersebut.

Di sisi lain, para pengamat berpendapat bahwa silang pendapat antara mantan pejabat dan pejabat aktif seharusnya menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung